Kabupaten Tasikmalaya, Walpisnusantaranews.com – Gelombang protes terhadap dugaan carut-marut tata kelola pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya kembali mencuat. Gabungan aktivis yang terdiri dari WALPIS, Exponent 96, KALA 96, TPS, GEMATA, IGM, GERTAK, FAKTA, TBM, FORTABES, dan LPJMH menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (20/05/2026).
Dengan membawa spanduk, poster tuntutan, serta melakukan orasi secara bergantian, massa aksi menuding adanya praktik penyimpangan dalam sejumlah program di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya.
Dalam orasinya, salah satu massa aksi, Indra Maulana, menegaskan bahwa demonstrasi tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap dugaan praktik kapitalisme kekuasaan di sektor pendidikan.
“Aksi demonstrasi hari ini membahas kapitalisme program di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kami menilai ada pola permainan kekuasaan dalam pelaksanaan program-program pendidikan,” tegas Indra di hadapan massa aksi.
Ia juga menyoroti dugaan adanya praktik pungutan liar hingga pembagian “jatah” dari proyek-program pendidikan kepada pihak tertentu yang disebut sebagai pengondisi program.
“Berdasarkan informasi yang kami dapat dari sejumlah satuan pendidikan, baik SMP, SD maupun PAUD penerima program, sebelum dan sesudah revitalisasi berjalan selalu ada dugaan persentase pembagian kepada pihak luar yang dianggap mengondisikan program tersebut,” tambahnya.
Tak hanya menyinggung persoalan dugaan penyimpangan proyek, massa aksi juga mengkritik arah kebijakan pemerintah yang dinilai mulai mengesampingkan sektor pendidikan.
Dalam orasinya, Raffi Faza menilai pemerintah saat ini lebih fokus pada program populis dibanding pembangunan kualitas intelektual bangsa.
“Hari ini pemerintah lebih mementingkan isi perut dari pada isi kepala. Indonesia Emas akan sulit terwujud jika pendidikan tidak dijadikan prioritas utama nasional,” ujar Raffi.
Ia menyinggung arah kebijakan anggaran pemerintah pusat tahun 2026 yang dinilai lebih memprioritaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibanding penguatan kualitas pendidikan.
“Ketika program MBG dijadikan prioritas utama sementara pendidikan hanya dianggap program pendukung, maka nasib kualitas generasi bangsa ke depan patut dipertanyakan,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Aksi, Deni Sukron, mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program dan proyek di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
Menurutnya, dugaan permainan proyek dan praktik kongkalikong rekanan sudah menjadi rahasia umum yang harus segera dibongkar.
“Banyak proyek yang tidak jelas. Yang terjadi hanya kongkalikong dan pembagian kepada rekanan tertentu saja. Banyak oknum yang bermain di Dinas Pendidikan,” tegas Deni.
Deni bahkan melontarkan ultimatum keras kepada pihak Dinas Pendidikan setelah Kepala Dinas disebut tidak hadir menemui massa aksi.
“Minggu depan kami akan datang lagi dengan massa yang lebih besar. Kami juga akan membawa lebih banyak ban untuk dibakar kalau Kepala Dinas masih tidak hadir,”Tegasnya.
Aliansi aktivis menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap dunia pendidikan agar berjalan secara transparan, bersih, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan menjadi ladang kepentingan segelintir pihak.
Aksi demonstrasi berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan dan berjalan kondusif. Sejumlah perwakilan massa aksi juga melakukan audiensi dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya guna menyampaikan tuntutan secara langsung.(RY)
