Kabupaten Tasikmalaya, Walpisnusantaranews.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka sejatinya lahir dari sebuah gagasan besar tentang masa depan bangsa. Program tersebut diproyeksikan sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap generasi muda menuju cita-cita Indonesia Emas 2045. Senin ( 25/05/2026 )
Namun di balik visi besar itu, mulai muncul kritik tajam dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari pengamat politik Kabupaten Tasikmalaya yang biasa di sapa Mang Eden yang menilai implementasi program di lapangan justru mulai kehilangan ruh pengabdiannya kepada rakyat.
Menurut Mang Eden, gagasan besar seorang pemimpin semestinya ditopang oleh regulasi ketat, tata kelola profesional, pengawasan maksimal, serta steril dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Program makan bergizi gratis pada dasarnya adalah bentuk kasih sayang negara terhadap anak bangsa. Ini pemikiran besar yang patut diapresiasi. Tetapi program sebesar ini tidak boleh dijalankan dengan tata kelola yang longgar dan pengawasan yang lemah,” tegasnya.
Ia menyoroti peran BGN, Satgas Kabupaten Tasikmalaya dan dapur SPPG yang menurutnya masih jauh dari kata ideal dalam menjalankan mandat negara. Di lapangan, kata dia, muncul dugaan bahwa sebagian dapur pelaksana hanya menjadikan program tersebut sebagai lahan proyek dan bancakan keuntungan, tanpa memperhatikan tujuan strategis membangun kualitas generasi bangsa.
Meng Eden juga membeberkan sejumlah persoalan yang dinilai sudah menjadi perhatian publik, mulai dari maraknya kasus keracunan makanan, minimnya transparansi pengelolaan anggaran, persoalan perizinan yang terabaikan, hingga dugaan rendahnya kepedulian terhadap dampak lingkungan.
Yang lebih mengusik rasa keadilan masyarakat, lanjutnya, adalah lemahnya pengawasan dan nihilnya penegakan hukum terhadap berbagai dugaan pelanggaran tersebut.
“Kita belum pernah mendengar ketika ada kasus keracunan di sekolah, pengelola SPPG atau mitra langsung diproses hukum. Padahal kalau keracunan terjadi di acara hajatan masyarakat, aparat biasanya cepat bergerak. Ini menimbulkan pertanyaan besar soal kesetaraan hukum,” katanya.
Ia juga membandingkan respons aparat terhadap pelanggaran di sektor lain.
“Bangunan usaha tanpa izin biasanya cepat ditutup. Dana desa sedikit bermasalah, kepala desa bisa dipanggil ramai-ramai. Tapi SPPG yang diduga belum memenuhi aspek perizinan justru dibiarkan berjalan bertahun-tahun dan terus mengelola uang negara. Publik tentu bertanya, ada apa?” ujarnya.
Dalam pandangannya, kondisi tersebut berpotensi membentuk persepsi berbahaya di masyarakat, yakni munculnya anggapan bahwa BGN atau SPPG menjadi ruang yang seolah kebal hukum dan jauh dari prinsip keadilan publik.
Ia bahkan menyebut fenomena itu sebagai “miniatur Orde Baru masa kini”, apabila praktik-praktik penyimpangan dibiarkan tanpa koreksi.
“Kita melihat potensi korupsi berjalan setiap hari, kolusi terjadi setiap waktu, dan nepotisme mulai dianggap biasa. Jika tidak ada evaluasi serius, program mulia ini bisa tercoreng oleh para pemburu proyek yang hanya menjual nama kekuasaan,” kritiknya tajam.
Meski demikian, Mang Eden menegaskan kritiknya bukan ditujukan untuk menjatuhkan gagasan Presiden, melainkan sebagai bentuk peringatan agar cita-cita besar negara tidak dibajak oleh kepentingan sempit.
Ia menyampaikan pesan langsung kepada Presiden Prabowo agar tidak menutup mata terhadap fakta-fakta yang berkembang di bawah.
“Pak Prabowo adalah presiden yang memikirkan anak bangsa. Tapi jangan sampai telinga dan mata negara tertutup oleh laporan yang indah di atas kertas. Lihat fakta di lapangan. Perintahkan aparat penegak hukum untuk bertindak terhadap siapa pun yang melawan hukum,” tegasnya.
Mang eden menilai masih banyak rakyat yang percaya terhadap niat baik Presiden. Namun menurutnya, persoalan utama justru berada pada oknum-oknum pelaksana yang diduga memanfaatkan nama besar pemerintah untuk kepentingan pribadi.
“Kami yakin presiden punya niat baik. Tapi jangan biarkan ada pihak yang bersembunyi di balik nama Presiden untuk mengambil keuntungan dan mencuri hak anak bangsa. Rakyat merasa terhina ketika nama pemimpin dipakai untuk melegitimasi praktik yang menjauh dari keadilan,” pungkasnya.(RY)
