Kabupaten Tasikmalaya, Walpisnusantaranews.com – Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa ke Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Aksi tersebut merupakan bentuk akumulasi kekecewaan setelah beberapa kali forum audiensi terkait pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak menghasilkan langkah konkret dari pihak terkait. Rabu ( 13/05/2026 )
Aliansi yang terdiri dari Exponent 96, Kala 96, Fortabes, TBM, Gertak, Gemata, TPS, IGM, dan Walpis itu menilai pelaksanaan program MBG di Kabupaten Tasikmalaya diduga sarat kejanggalan dan jauh dari regulasi yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam pernyataan sikap yang beredar, para aktivis menyoroti dugaan adanya markup anggaran pada pelaksanaan MBG, persoalan legalitas dapur penyedia makanan, hingga dugaan lemahnya pengawasan terhadap mitra dapur yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
Tidak hanya itu, aliansi juga menyoroti banyaknya dapur MBG yang diduga belum mengantongi sejumlah dokumen penting seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Kondisi tersebut dinilai sangat mengkhawatirkan mengingat program MBG berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan anak-anak sebagai penerima manfaat.
Menurut pihak aliansi, temuan-temuan di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan program dengan regulasi terbaru dari BGN. Mereka menilai pemerintah daerah terkesan tutup mata terhadap berbagai persoalan yang terus mencuat di tengah masyarakat.
“Aksi ini bukan sekadar bentuk kritik, tetapi panggilan moral untuk menyelamatkan hak anak-anak agar mendapatkan makanan yang benar-benar layak, sehat, dan sesuai standar,” ujar salah satu perwakilan massa aksi.
Dalam aksi demonstrasi tersebut, Aliansi Aktivis Tasikmalaya membawa dua tuntutan utama. Pertama, mendesak pembubaran Paguyuban Mitra Dapur MBG Kabupaten Tasikmalaya yang dinilai tidak berjalan sesuai regulasi dan mekanisme yang telah ditentukan. Kedua, meminta evaluasi total terhadap seluruh dapur MBG yang diduga bermasalah dan tidak memenuhi standar administrasi maupun teknis.
Aliansi juga meminta aparat penegak hukum dan lembaga pengawas untuk turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan program MBG di Kabupaten Tasikmalaya, termasuk dugaan permainan anggaran serta indikasi pelanggaran aturan perizinan.
Mereka menegaskan, apabila tuntutan tersebut tidak segera ditindaklanjuti, gelombang aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar akan terus dilakukan sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Tasikmalaya agar tidak abai terhadap persoalan yang dianggap menyangkut kepentingan publik dan masa depan generasi bangsa.(Tim)
