Kabupaten Tasikmalaya, Walpisnusantaranews.com – Dugaan sikap tidak transparan kembali mencuat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (Kabid GTK), Dudi, diduga sengaja menghindari konfirmasi wartawan, meski redaksi telah melayangkan surat pemberitahuan resmi jauh hari sebelum agenda kegiatan berlangsung. Selasa (10/03/2026)
Bukti administratif menunjukkan bahwa surat dari redaksi Walpis Nusantara News telah resmi diterima oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya pada 05 Maret 2026. Dalam lembar tanda terima surat yang berstempel resmi dinas, tercatat jelas surat tersebut masuk dengan Nomor 01.005/WNN/III/2026 dan diberikan Nomor Disposisi 393 oleh pihak penerima di internal dinas.
Artinya, secara prosedural tidak ada alasan bagi pihak terkait untuk mengaku tidak mengetahui atau tidak menerima surat tersebut. Surat pemberitahuan bahkan sudah masuk lima hari sebelum agenda kegiatan, waktu yang lebih dari cukup bagi pejabat terkait untuk mempersiapkan klarifikasi atau tanggapan.
Namun fakta di lapangan justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Saat wartawan datang untuk melakukan konfirmasi langsung kepada Kabid GTK, pejabat yang bersangkutan justru tidak berada di tempat dan diduga memilih “menghindar” dari pertanyaan media.
Sikap tersebut memunculkan tanda tanya serius. Apakah pejabat publik di lingkungan Dinas Pendidikan Tasikmalaya mulai alergi terhadap kontrol sosial dari pers? Atau ada persoalan yang sengaja dihindari agar tidak menjadi konsumsi publik?
Padahal, dalam prinsip pemerintahan yang baik (good governance), pejabat publik memiliki kewajiban moral dan administratif untuk terbuka terhadap pertanyaan media, terlebih ketika konfirmasi tersebut berkaitan dengan program, kebijakan, dan penggunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat.
Jika seorang pejabat memilih bungkam atau menghindar dari konfirmasi, maka hal itu justru memperkuat dugaan publik bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam pengelolaan kebijakan di bidang yang ia pimpin.
Ironisnya, jabatan Kabid GTK bukanlah posisi sembarangan. Bidang ini memiliki peran strategis dalam pengelolaan guru, tenaga kependidikan, hingga berbagai program pendidikan yang menyangkut ribuan tenaga pendidik di Kabupaten Tasikmalaya. Transparansi dan akuntabilitas seharusnya menjadi prinsip utama, bukan justru dihindari.
Perilaku pejabat yang terkesan “menghilang” saat dimintai keterangan tidak hanya mencederai hubungan antara pemerintah dan pers, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan daerah.
Kini publik menunggu sikap tegas dari pimpinan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya. Apakah akan memberikan klarifikasi terbuka kepada masyarakat, atau justru membiarkan budaya “menghindar dari konfirmasi” terus tumbuh di lingkungan birokrasi pendidikan?
Jika pejabat publik mulai takut menjawab pertanyaan wartawan, maka publik pantas bertanya lebih jauh apa yang sebenarnya sedang disembunyikan di balik meja birokrasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya?(Red)
