Kabupaten Tasikmalaya, Walpisnusantaranews.com – Komitmen efisiensi anggaran yang kerap digaungkan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kembali menuai sorotan tajam. Kali ini, kritik datang dari Ketua Forum Tasikmalaya Bersatu (FORTABES), Riyan Nurfalah, yang menilai kebijakan tersebut tidak selaras dengan praktik di lapangan. Jum’at ( 10/04/2026 )
Sorotan itu mencuat menyusul kegiatan “Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya” yang justru digelar di luar daerah, tepatnya di Garut. tampak sejumlah pejabat Satpol PP mengikuti agenda resmi dengan fasilitas pertemuan yang dinilai tidak sederhana.
Riyan menegaskan, langkah tersebut mencederai semangat efisiensi yang seharusnya menjadi pijakan utama dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Di satu sisi pemerintah berbicara efisiensi, bahkan hingga menyentuh program-program yang berdampak langsung ke masyarakat. Tapi di sisi lain, masih ada kegiatan dinas yang dilaksanakan di luar daerah. Ini kontradiktif dan patut dipertanyakan,” tegas Riyan.
Menurutnya, kegiatan peningkatan kapasitas aparatur sejatinya dapat dilaksanakan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk akomodasi, transportasi, dan fasilitas lainnya.
“Kalau memang semangatnya efisiensi, kenapa tidak digelar di daerah sendiri? Fasilitas ada, gedung ada. Ini bukan soal kegiatan, tapi soal sensitivitas terhadap kondisi fiskal daerah,” lanjutnya.
FORTABES juga menilai, kegiatan di luar daerah berpotensi membuka ruang pemborosan anggaran yang tidak sejalan dengan kebutuhan prioritas masyarakat. Apalagi, di tengah berbagai persoalan yang masih dihadapi, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan dasar.
Riyan mendesak Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola penggunaan anggaran di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
“Jangan sampai istilah efisiensi hanya menjadi jargon. Harus ada konsistensi. Jika tidak, publik akan menilai ini sekadar retorika tanpa implementasi nyata,” ujarnya.
Ia juga meminta DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk turut menjalankan fungsi pengawasan secara lebih ketat terhadap kegiatan-kegiatan dinas yang dinilai tidak memiliki urgensi tinggi, terlebih jika dilaksanakan di luar daerah.
“Transparansi dan akuntabilitas harus dikedepankan. Masyarakat berhak tahu ke mana arah penggunaan anggaran mereka,” pungkasnya.(RY)
