Kabupaten Tasikmalaya, Walpisnusantaranews.com – Gerakan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (GIBAS) Kabupaten Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Senin (13/4/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut perhatian serta respons pemerintah daerah atas sejumlah aspirasi yang mereka ajukan.
Aksi yang berlangsung tertib itu diikuti puluhan anggota GIBAS. Dalam orasinya, massa menyuarakan berbagai tuntutan terkait kebijakan dan pelayanan publik yang dinilai belum berjalan optimal.
Namun, aksi tersebut berujung kekecewaan. Pasalnya, massa tidak berhasil bertemu langsung dengan pejabat yang diharapkan hadir, yakni Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Tasikmalaya maupun Bupati Tasikmalaya.
Koordinator aksi yang juga Ketua GIBAS Kabupaten Tasikmalaya, Waris, menilai ketidakhadiran pejabat terkait mencerminkan minimnya respons terhadap aspirasi masyarakat.
“Kami datang dengan harapan dapat berdialog langsung, namun sangat disayangkan tidak ada satu pun pejabat berwenang yang hadir menemui kami,” ujar Waris dalam orasinya.
Ia juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang dinilai lambat dalam merespons persoalan serta belum mampu menghadirkan solusi konkret.
Selain itu, Waris turut menyinggung dugaan penggunaan anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah. Ia menyebut adanya indikasi penggunaan anggaran sekitar Rp430 juta untuk pengadaan suvenir yang dinilai tidak jelas realisasinya. Ia juga menyoroti dugaan penggantian pelat nomor kendaraan dinas dari pelat merah menjadi pelat hitam yang menimbulkan pertanyaan.
“Kami mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran tersebut. Hal-hal seperti ini perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Waris menyatakan pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum apabila tidak ada kejelasan atas persoalan yang disampaikan. Ia mengaku akan menunggu respons dari aparat penegak hukum dalam waktu dekat.
“Kami akan menunggu hingga pekan depan. Jika tidak ada kejelasan, kami akan mempertimbangkan untuk melaporkan persoalan ini ke aparat penegak hukum, termasuk ke ranah tindak pidana korupsi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil tanpa tebang pilih dalam menangani berbagai kasus yang mencuat di masyarakat.
Setelah menyampaikan aspirasi dan menunggu kehadiran pihak terkait, massa akhirnya membubarkan diri secara tertib. Mereka menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan tidak mendapatkan tanggapan serius dari pemerintah daerah.
Aksi tersebut mendapat pengawalan aparat keamanan guna memastikan kegiatan berlangsung aman dan kondusif.(UR)
