Kabupaten Tasikmalaya, Walpisnusantaranews.com – Ratusan warga Desa Linggawangi Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kepala Desa, menyusul mencuatnya dugaan penyalahgunaan uang milik salah satu perangkat desa yang diduga melibatkan oknum kepala desa.Senin (04/05/2026)
Aksi tersebut menjadi bentuk protes masyarakat sekaligus tuntutan agar kasus yang beredar luas di tengah warga dapat diusut secara transparan dan akuntabel. Massa membawa sejumlah spanduk berisi desakan keadilan serta meminta aparat berwenang segera turun tangan.
Koordinator aksi yang juga Ketua BUMDes, Endang Wahyu, menjelaskan bahwa dugaan tersebut bermula dari hilangnya sejumlah uang yang disimpan dalam tas milik perangkat desa. Peristiwa itu kemudian memicu kecurigaan hingga menjadi perbincangan luas di lingkungan masyarakat.
“Kami meminta kejelasan atas persoalan ini. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa rusak. Jika terbukti benar, maka harus segera diselesaikan, termasuk tuntutan agar Kepala Desa Linggawangi mengundurkan diri,” ujar Endang.
Ia juga mengungkapkan bahwa tuntutan tersebut diperkuat oleh adanya pengakuan yang bersangkutan di hadapan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta tokoh agama setempat.
“Sudah ada pengakuan terkait pelanggaran moral di depan BPD dan para tokoh agama. Oleh karena itu, sudah sewajarnya yang bersangkutan mengundurkan diri,” katanya.
Lebih lanjut, Endang menyoroti kekhawatiran masyarakat terhadap dampak sosial dan moral apabila kepemimpinan tetap dipertahankan di tengah menurunnya kepercayaan publik.
“Muncul kekhawatiran di tengah warga bahwa pelanggaran yang dilakukan pemimpin dapat berdampak luas terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sejak awal juga sudah ada komitmen, jika terjadi pelanggaran atau ketidakmampuan memimpin, maka harus siap mundur secara legawa,” tambahnya.
Sementara itu, Camat Leuwisari, Yana Suryana, S.IP., M.Si., menyampaikan bahwa pihak kecamatan terus melakukan pembinaan kepada seluruh pemerintah desa, termasuk mendorong sinergi antara perangkat desa dan kecamatan.
Menurutnya, aksi yang dilakukan masyarakat merupakan bagian dari kontrol sosial dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintahan desa.
“Aspirasi yang disampaikan masyarakat hari ini merupakan bentuk kontrol sosial. Adapun tuntutan yang disampaikan mencakup tiga hal, yakni pemberhentian kepala desa, pengembalian hak perangkat desa yang diduga disalahgunakan, serta koordinasi dengan pemerintah kecamatan terkait langkah lanjutan. Namun, semua itu membutuhkan proses,” ujarnya.
Yana menambahkan, berdasarkan informasi yang diterima, upaya musyawarah dan islah telah dilakukan antara pihak-pihak terkait. Meski demikian, pemerintah kecamatan masih menunggu proses pencarian fakta lebih lanjut.
“Kami berharap situasi tetap aman dan kondusif, serta semua pihak menjaga etika dan ketertiban. Mudah-mudahan persoalan ini dapat segera diselesaikan,” katanya.
Selama aksi berlangsung, situasi terpantau kondusif dengan pengamanan dari aparat setempat. Perwakilan pemerintah desa sempat menemui massa dan menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi warga serta membuka ruang dialog untuk penyelesaian masalah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kepala Desa Linggawangi terkait dugaan yang beredar. Masyarakat berharap kasus ini segera mendapatkan kejelasan hukum guna mencegah keresahan berkepanjangan.
Aksi berlangsung tertib, dengan warga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perkembangan kasus hingga terungkap fakta yang sebenarnya.(UR)
