Lebih jauh, Mang Eden juga menyoroti ironi lain dalam kebijakan tersebut. Di tengah narasi efisiensi yang terus digaungkan, pemerintah daerah justru diketahui meminjam dana dari pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan daerah.
Hal ini menurutnya semakin menimbulkan pertanyaan besar di tengah publik.
“Kalau benar ada efisiensi yang besar, kenapa masih harus meminjam dana ke pusat? Ini yang membuat masyarakat bingung,” katanya.
Karena itu Mang Eden mendesak Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya agar membuka secara transparan seluruh data terkait kebijakan efisiensi anggaran.
Ia menegaskan, masyarakat memiliki hak penuh untuk mengetahui bagaimana uang publik dikelola oleh pemerintah.
“Jangan sampai kata efisiensi hanya dijadikan tameng birokrasi. Kalau memang ada efisiensi, ayo dibuka ke publik. Dinas mana yang sudah mengumumkan hasil efisiensinya? Program apa saja yang dipotong? Dan berapa total uang yang dihemat?” tandasnya.
Bagi Mang Eden, keterbukaan anggaran bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban moral pemerintah kepada rakyat. Jika transparansi tidak dijalankan dengan baik, maka wajar apabila publik mulai mempertanyakan apakah kebijakan efisiensi itu benar-benar nyata atau hanya sekadar narasi yang indah di atas kertas.(Red)
