Kabupaten Tasikmalaya, Walpisnusantaranews.com – Gaung kebijakan efisiensi anggaran terus didengungkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Namun hingga hari ini, istilah efisiensi tersebut justru dinilai lebih menyerupai jargon kosong, bahkan diduga hanya menjadi kedok pencitraan semata di hadapan masyarakat.
Pasalnya, belum pernah sekalipun Pemkab Tasikmalaya melalui dinas-dinas terkait secara terbuka mengumumkan kepada publik berapa sebenarnya nilai efisiensi anggaran yang dilakukan. Lebih dari itu, masyarakat juga tidak pernah mendapat penjelasan ke mana hasil efisiensi tersebut dialihkan dan program apa yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
Ironisnya, di tengah narasi penghematan yang terus diulang, Pemkab Tasikmalaya justru diketahui meminjam dana hingga ratusan miliar rupiah untuk pembangunan. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di kalangan publik: jika setiap dinas telah diefisiensikan, lalu di mana hasilnya? Berapa jumlah pastinya? Dan mengapa masih harus berutang dalam jumlah fantastis?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar kritik, melainkan kegelisahan rakyat yang merasa tak lagi diberi ruang untuk tahu. Bahkan, di saat efisiensi diklaim berjalan, justru muncul fakta mencengangkan layanan BPJS disebut-sebut hilang atau terhambat. Sebuah ironi yang sulit diterima akal sehat: anggaran dipangkas, tetapi hak dasar masyarakat ikut tergerus.
Yang lebih memprihatinkan, wakil rakyat di DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang sejatinya menjadi representasi suara masyarakat, terkesan memilih diam. Tidak terdengar sikap tegas, tidak terlihat upaya mendesak transparansi, seolah kritik publik hanyalah angin lalu.
Diamnya para wakil rakyat ini pun memicu kekecewaan mendalam, apakah mereka lupa fungsi pengawasan, atau justru larut dalam irama kebijakan yang sama?
Masyarakat Tasikmalaya kini menunggu, bukan janji, bukan jargon, melainkan data dan kejujuran. Berapa nilai efisiensi itu? Ke mana dialihkan? Dan mengapa rakyat justru semakin kehilangan haknya?
Efisiensi tanpa transparansi hanya akan melahirkan kecurigaan. Dan jika terus dibiarkan, bukan tak mungkin kepercayaan publik akan kian runtuh. Wallahu a’lam.(Red)
