Kabupaten Tasikmalaya, Walpisnusantaranews.com – Ironi kembali terjadi di lingkup pemerintahan daerah. Sejumlah petugas satuan pengamanan (satpam) di lingkungan BPKPD Kabupaten Tasikmalaya memilih mogok kerja setelah gaji mereka dilaporkan tak kunjung cair selama berbulan-bulan. Para penjaga kantor dan aset keuangan daerah itu justru harus berjuang menuntut hak dasar mereka sendiri. Jum’at ( 13/02/2026 )
Aksi mogok dilakukan sejak Jumat pagi. Para satpam tidak masuk kerja dan memilih bertahan di rumah masing-masing sebagai bentuk protes atas keterlambatan pembayaran yang dinilai sudah melewati batas kewajaran. Bukan sekadar terlambat hitungan hari, tetapi berlarut-larut hingga mengancam dapur mereka tetap mengepul atau tidak.
Salah satu perwakilan satpam menyebut keterlambatan gaji sebenarnya bukan kali pertama terjadi. Namun kali ini durasinya jauh lebih lama dari biasanya. Dampaknya nyata, kebutuhan rumah tangga tersendat, cicilan menunggak, dan tekanan ekonomi kian menghimpit. Di tengah situasi harga kebutuhan pokok yang terus bergerak naik, mereka dipaksa bersabar tanpa kepastian.
Lebih ironis lagi, lembaga yang bertanggung jawab mengelola keuangan daerah justru tak mampu memastikan hak tenaga pengamanan di lingkungannya sendiri terpenuhi tepat waktu. Publik pun bertanya: bagaimana mungkin institusi pengelola anggaran daerah tersandung pada persoalan paling mendasar membayar gaji pegawai?
Dampak mogok kerja langsung terasa. Aktivitas pelayanan di kantor BPKPD sempat terganggu. Sejumlah pegawai dan warga yang hendak mengurus administrasi harus menunggu karena akses masuk kantor menggunakan sistem kunci elektronik yang berada dalam pengawasan petugas keamanan. Situasi ini menunjukkan betapa vitalnya peran satpam yang kerap dipandang sebelah mata.
Para satpam menegaskan, mereka tidak sedang mencari sensasi atau konflik. Mereka hanya menuntut kepastian. Kepastian waktu pencairan gaji dan jaminan bahwa kejadian serupa tidak terus berulang. Jika tidak ada kejelasan resmi dalam waktu dekat, mereka membuka kemungkinan aksi lanjutan dengan skala lebih besar.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak BPKPD Kabupaten Tasikmalaya. Sikap diam ini justru menambah daftar pertanyaan publik. Transparansi dan akuntabilitas bukan hanya slogan dalam laporan keuangan, melainkan komitmen nyata terhadap setiap pekerja yang menjaga roda birokrasi tetap berjalan termasuk mereka yang berdiri di gerbang, memastikan kantor tetap aman setiap hari.(Red)
