Kabupaten Tasikmalaya, Walpisnusantaranews.com – Klaim peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kembali digaungkan manajemen PDAM Tirta Sukapura. Namun hingga kini, detail laporan keuangan perusahaan daerah tersebut belum dipublikasikan secara transparan.
Sorotan publik mengemuka setelah pernyataan manajemen yang menyebut kontribusi PAD terus meningkat setiap tahun. Di sisi lain, dokumen rinci seperti laporan laba rugi, besaran dividen yang disetor ke kas daerah, hingga realisasi penggunaan anggaran operasional belum tersedia secara komprehensif dan dapat diakses publik.
Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PDAM tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan, tetapi juga wajib menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Terlebih, sumber utama pendapatan perusahaan berasal dari pembayaran rutin pelanggan air bersih.
Perwakilan manajemen, Ari Gunawan, SE, menyampaikan bahwa kontribusi PAD dari PDAM mengalami tren peningkatan.
“Untuk PAD alhamdulillah kita meningkat setiap tahunnya dan itu semua berkat kinerja seluruh karyawan PDAM Tirta Sukapura, bahkan PAD tahun kemarin melebihi dari target yang sudah ditentukan,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).
Namun ketika diminta menyampaikan data terperinci terkait angka realisasi PAD, nominal laba bersih tahunan, serta dokumen resmi setoran dividen ke kas daerah, pihak manajemen belum memberikan rincian tertulis yang dapat diverifikasi. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar apakah klaim kenaikan PAD tersebut sejalan dengan data yang bisa diuji publik?
Dalam praktik tata kelola keuangan daerah, setiap klaim peningkatan pendapatan semestinya dibarengi dengan publikasi laporan yang transparan, terstruktur, dan mudah diakses. Tanpa keterbukaan data, klaim kinerja berisiko menjadi sekadar pernyataan sepihak yang sulit diuji akuntabilitasnya.
Apalagi, kontribusi BUMD terhadap struktur APBD bukan hanya soal angka di atas kertas, melainkan menyangkut dampak riil terhadap pembangunan daerah dan pelayanan publik. Transparansi laporan keuangan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setoran dividen benar-benar sesuai dengan potensi usaha yang dikelola.
Di tengah meningkatnya tuntutan keterbukaan informasi publik, manajemen PDAM didesak segera menyampaikan laporan keuangan secara komprehensif. Sebab transparansi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi legitimasi pengelolaan keuangan daerah dan kepercayaan masyarakat terhadap BUMD.(Red)
