Aceh Singkil, Walpisnusantaranews.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Aceh Singkil menggelar rapat koordinasi bersama puluhan jurnalis dari berbagai media cetak, elektronik, dan daring. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat kantor Diskominfo, Rabu (8/4/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfo Aceh Singkil, Endri Syahputra, menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat.
“Ikatan kemitraan dengan insan pers sangat penting. Kami berharap media dapat membantu menyampaikan program kerja dan capaian pemerintah daerah secara akurat, berimbang, dan edukatif,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, turut dibahas sejumlah agenda strategis, di antaranya alokasi anggaran publikasi, mekanisme kerja sama media, serta pemetaan isu-isu prioritas daerah yang dinilai perlu mendapat perhatian publik secara berkelanjutan.
Sementara itu, salah seorang wartawan, Razaliardi, menyoroti keterbatasan anggaran publikasi yang dinilai belum sebanding dengan jumlah insan pers di Aceh Singkil. Ia juga mengusulkan agar jurnalis dapat menjalin komunikasi langsung dengan kepala daerah.
“Anggaran publikasi saat ini masih sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah wartawan yang cukup banyak. Kami berharap ada penambahan anggaran, serta kesempatan untuk berkoordinasi langsung dengan Bupati,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Diskominfo, Rustam, S.E., menyatakan pihaknya siap memfasilitasi pertemuan antara wartawan dan Bupati Aceh Singkil dalam waktu dekat.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan Bagian Prokopim untuk menjadwalkan pertemuan tersebut. Ini penting dalam rangka memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers,” jelasnya.
Rapat koordinasi berlangsung dalam suasana santai, terbuka, dan penuh keakraban. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mempererat kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan insan pers guna mendukung pembangunan daerah yang lebih transparan dan informatif.(JS)
