Kabupaten Tasikmalaya, Walpisnusantaranews.com – Dinamika politik partisipatif di Kabupaten Tasikmalaya kembali terlihat melalui penyelenggaraan Dialog Wakil Rakyat yang digelar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tasikmalaya bersama Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan, H. Arif Rachman, S.E., M.M., di Aula KNPI Kabupaten Tasikmalaya, Minggu (12/7/2026).
Forum tersebut menjadi ruang komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat dalam menyampaikan berbagai persoalan yang berkembang di daerah. Sejumlah isu strategis mengemuka dalam dialog, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, penguatan sektor pertanian, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga terbatasnya peluang kerja bagi generasi muda.
Ketua DPC GMNI Kabupaten Tasikmalaya, Anggi Hidayat, menilai dialog semacam ini penting untuk memperkuat partisipasi publik dalam proses pembangunan sekaligus memastikan suara masyarakat tersalurkan melalui jalur konstitusional.
“Hari ini kami berkolaborasi dengan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan, Bapak H. Arif Rachman, dalam agenda Dialog Wakil Rakyat. Kami ingin masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakilnya di parlemen,” ujar Anggi.
Ia mengatakan tingginya antusiasme peserta mencerminkan besarnya harapan masyarakat agar berbagai persoalan daerah memperoleh perhatian dalam proses penyusunan maupun pengawasan kebijakan di tingkat Provinsi Jawa Barat.
“Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar. Hadir masyarakat umum, kader PC GMNI, Persatuan Alumni GMNI, serta berbagai elemen lainnya. Kami berharap setiap aspirasi yang muncul tidak berhenti sebagai diskusi, tetapi dapat diperjuangkan dalam pembahasan di DPRD Provinsi Jawa Barat,” katanya.
Sementara itu, H. Arif Rachman menegaskan bahwa menyerap aspirasi masyarakat merupakan bagian dari fungsi representasi yang melekat pada setiap anggota legislatif. Menurutnya, forum dialog menjadi instrumen penting untuk memahami kebutuhan riil masyarakat sebagai bahan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Dialog ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun usulan secara langsung. Tugas kami adalah mendengarkan, memperjuangkan, dan mengawal berbagai kebutuhan masyarakat sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Arif.
Ia menambahkan, setiap masukan yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi sekaligus referensi dalam memperjuangkan program-program yang menyentuh kebutuhan publik di tingkat provinsi.
Kegiatan yang dihadiri masyarakat, kader GMNI, Persatuan Alumni GMNI, serta berbagai elemen kepemudaan tersebut mencerminkan pentingnya membangun komunikasi politik yang terbuka antara konstituen dan wakil rakyat. Forum seperti ini dinilai menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat akuntabilitas politik, sekaligus memastikan kebijakan yang dihasilkan tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Melalui kolaborasi tersebut, DPC GMNI Kabupaten Tasikmalaya berharap ruang dialog antara masyarakat dan para pemangku kebijakan dapat terus diperluas, sehingga aspirasi publik tidak hanya terdengar, tetapi juga menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan pembangunan yang lebih responsif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(RY)
