Kabupaten Tasikmalaya, Walpisnusantaranews.com – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok B3 (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita) di Desa Karangmulya, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya, menjadi sorotan masyarakat. Program yang dirancang untuk meningkatkan asupan gizi kelompok rentan itu dinilai belum memenuhi ekspektasi penerima manfaat. Selasa ( 24/02/2026 )
Keluhan mencuat setelah pembagian menu MBG kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Senin (23/2/2026). Berdasarkan penelusuran di lapangan, sejumlah warga menyebutkan bahwa paket makanan yang diterima merupakan alokasi untuk tiga hari sekaligus.
Adapun isi paket tersebut terdiri atas satu buah roti, tiga butir kurma, satu butir telur ayam, dua kotak susu UHT, satu buah pir, serta satu bungkus gorengan kentang atau mustopa makanan ringan khas daerah. Jika dibagi untuk kebutuhan selama tiga hari, menu tersebut dinilai belum mencerminkan kecukupan gizi harian bagi ibu hamil, ibu menyusui, maupun balita.
“Untuk balita saja ada mustopa, apakah itu sesuai kebutuhan gizi anak? Ini seperti makanan dari acara undangan saja,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sorotan publik pun mengarah pada dugaan ketidaksesuaian antara menu yang diterima dengan alokasi anggaran harian yang telah ditetapkan dalam program MBG. Secara kuantitas maupun nilai ekonomis, paket makanan tersebut dipertanyakan efektivitasnya dalam menunjang kebutuhan gizi kelompok B3, terlebih jika diperuntukkan selama tiga hari.
Sejumlah warga juga mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran dan mekanisme pengawasan distribusi program di tingkat desa. Mereka berharap dilakukan evaluasi menyeluruh agar tujuan utama program mencegah stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan ibu serta anak dapat tercapai secara optimal.
Masyarakat mendesak pemerintah daerah bersama Satuan Tugas MBG untuk melakukan audit terbuka terhadap dapur penyedia atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Audit tersebut dinilai penting guna memastikan pengelolaan anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat berjalan sesuai ketentuan serta benar-benar memberikan manfaat bagi kelompok rentan yang menjadi sasaran utama program.(Red)
