Kabupaten Tasikmalaya, Walpisnusantaranews.com – Kabupaten Tasikmalaya punya banyak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Di atas kertas, semuanya dibentuk dengan tujuan mulia, mengelola potensi daerah dan menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun dalam praktiknya, BUMD-BUMD itu justru membentuk satu pola yang konsisten dan mencemaskan: tradisi PAD yang dijanjikan, tapi tak pernah benar-benar datang. Rabu (11/02/2026).
PDAM Kabupaten Tasikmalaya adalah contoh paling telanjang. Ia menguasai kebutuhan paling mendasar: air bersih. Tak ada kompetitor. Tak ada pilihan. Warga boleh kecewa, tapi tetap membayar. Pemerintah daerah boleh berharap, tapi jarang benar-benar menagih. Monopoli sempurna, tanpa tekanan kinerja yang terasa publik.
Ironisnya, di tengah dominasi itu, kontribusi PAD dari PDAM justru seperti bayangan, sering disebut dalam dokumen perencanaan, namun jarang terlihat terang dalam laporan terbuka ke publik. Berapa laba bersihnya? Berapa dividen atau setoran yang benar-benar masuk kas daerah? Berapa persen dari potensi riil yang berhasil ditarik? Pertanyaan-pertanyaan ini nyaris tak pernah dijawab secara gamblang.
Dalam konteks perencanaan pendapatan daerah, BPKPD Kabupaten Tasikmalaya tentu memiliki angka target yang disusun setiap tahun. Namun publik berhak tahu, apakah target PAD dari BUMD, khususnya PDAM dan BUMD pom bensin milik daerah, benar-benar realistis dan berbasis kinerja? Atau sekadar formalitas administratif agar postur APBD tampak seimbang?
Upaya konfirmasi redaksi kepada pihak terkait belum membuahkan penjelasan yang memadai. Saat dihubungi untuk dimintai keterangan, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan, Ibu Weny, menyampaikan bahwa dirinya tengah padat agenda rapat sehingga belum dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terkait realisasi dan kontribusi PAD dari BUMD.
“Iya , mohon maaf saya lagi padat agenda rapat” Ungkap Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan , Weny
