Lebih jauh, sikap bungkam Kepala Dinas Pertanian dinilai berpotensi memperkuat dugaan adanya persoalan serius yang sengaja ditutup-tutupi. Ketertutupan ini juga bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik, terlebih di sektor pertanian yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup masyarakat kecil.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan permasalahan UPPO Tahun Anggaran 2025. Sementara itu, desakan publik agar aparat pengawas internal dan lembaga terkait turun tangan mulai mengemuka, guna memastikan program tersebut tidak menjadi sekadar proyek seremonial yang sarat masalah.
Walpis Nusantara News akan terus menelusuri dan mengawal isu ini demi memastikan hak publik atas informasi serta akuntabilitas penggunaan uang negara benar-benar ditegakkan.(Red)
