Kabupaten Tasikmalaya, Walpisnusantaranews.com – Di tengah masifnya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis nasional pemerintah, fakta mencengangkan justru muncul dari Kabupaten Tasikmalaya. Sebanyak 21 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilaporkan menghentikan aktivitas operasionalnya untuk sementara waktu akibat terkendala pencairan anggaran.
Kondisi tersebut memunculkan tanda tanya besar mengenai kesiapan tata kelola dan keberlangsungan program yang selama ini digadang-gadang sebagai solusi pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok penerima manfaat di daerah.
Informasi penghentian operasional itu terungkap setelah Awak Media Walpisnusantaranews.com melakukan konfirmasi kepada Koordinator Wilayah SPPI Kabupaten Tasikmalaya, Abdul Karim, melalui percakapan WhatsApp, Kamis (10/6/2026).
Saat dimintai keterangan terkait kabar penutupan sementara sejumlah dapur MBG di Kabupaten Tasikmalaya, Abdul Karim membenarkan informasi tersebut.
“Berhenti operasional sementara, karena menunggu dana banper masuk ke VA,” kata Abdul Karim.
Pernyataan tersebut sekaligus mengonfirmasi bahwa persoalan utama yang menyebabkan dapur-dapur MBG berhenti beroperasi bukan karena faktor teknis produksi ataupun distribusi, melainkan berkaitan dengan belum masuknya dana bantuan operasional ke rekening virtual account (VA) masing-masing satuan pelayanan.
Namun demikian, hingga saat ini belum ada kepastian kapan operasional puluhan dapur tersebut dapat kembali berjalan normal. Ketika ditanya mengenai batas waktu penghentian layanan, Abdul Karim mengaku belum memperoleh informasi resmi dari pihak terkait.
“Untuk waktunya kita belum tahu. Hanya SPPG yang anggaran belum masuk, sudah melakukan pelaporan sesuai pendataan dari pimpinan,” ujarnya.
Berdasarkan laporan yang diterimanya dari para Kepala SPPG, sedikitnya terdapat 21 dapur MBG yang kini dalam kondisi tidak beroperasi sambil menunggu kepastian pencairan anggaran.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius, mengingat keberadaan dapur SPPG merupakan ujung tombak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di lapangan. Ketika dapur berhenti memasak, maka rantai pelayanan kepada penerima manfaat berpotensi ikut terputus.
Persoalan ini juga membuka ruang pertanyaan publik mengenai efektivitas mekanisme pengelolaan anggaran program yang nilainya tidak sedikit. Jika penghentian operasional terjadi karena keterlambatan pencairan dana, mengapa potensi hambatan tersebut tidak dapat diantisipasi sejak awal?
Lebih jauh, publik juga berhak mengetahui sejauh mana dampak penghentian operasional tersebut terhadap distribusi makanan bergizi kepada para penerima manfaat. Sebab, program yang dirancang untuk menjawab persoalan gizi masyarakat tentu membutuhkan kesinambungan layanan dan kepastian pendanaan yang kuat.
Yang menarik, tidak seluruh dapur MBG di Kabupaten Tasikmalaya mengalami kondisi serupa. Sejumlah dapur diketahui masih tetap beroperasi normal. Fakta ini memunculkan dugaan adanya perbedaan proses administrasi, mekanisme pencairan, atau faktor lain yang hingga kini belum dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan pelayanan di lapangan. Di satu sisi terdapat dapur yang masih dapat menjalankan program, sementara di sisi lain puluhan dapur lainnya terpaksa menghentikan aktivitas karena menunggu dana operasional masuk.
Apabila persoalan ini tidak segera diselesaikan, dampaknya tidak hanya berhenti pada terganggunya aktivitas dapur. Efek lanjutan yang lebih luas dapat berupa terhambatnya pelayanan kepada penerima manfaat, terganggunya target program pemerintah, hingga menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Kini masyarakat menanti penjelasan yang lebih transparan dan komprehensif dari pemerintah. Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar keberlangsungan operasional dapur, melainkan juga konsistensi pelayanan gizi bagi ribuan penerima manfaat yang menjadi sasaran program.
Di tengah ambisi besar pemerintah membangun generasi sehat melalui Program Makan Bergizi Gratis, terhentinya operasional 21 dapur di Kabupaten Tasikmalaya menjadi alarm yang tidak bisa diabaikan. Pertanyaan yang mengemuka bukan lagi sekadar kapan dana akan cair, melainkan apakah persoalan ini murni hambatan administratif atau justru mencerminkan adanya persoalan yang lebih mendasar dalam tata kelola program di tingkat daerah. Jawaban atas pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab melalui keterbukaan dan langkah cepat dari pihak yang berwenang.(RY)
