Kabupaten Tasikmalaya, Walpisnusantaranews.com – Sejumlah organisasi buruh yang tergabung dalam Koalisi Buruh Besar Perjuangan Indonesia menyampaikan aspirasi terkait penguatan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja. Aspirasi tersebut disampaikan dalam aksi buruh di Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (10/9/2026).
Dalam aksi tersebut, buruh meminta dukungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, khususnya Bupati Tasikmalaya bersama DPRD Kabupaten Tasikmalaya, untuk membangun komunikasi dan kerja sama dengan elemen pekerja dalam memperjuangkan regulasi ketenagakerjaan yang dinilai dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi buruh.
Agus Riyadi, salah satu ketua organisasi buruh yang tergabung dalam DPC GOBSI Kabupaten Tasikmalaya, mengatakan pihaknya berharap pemerintah daerah dan DPRD dapat merespons aspirasi buruh serta memberikan dukungan terhadap perjuangan yang telah disepakati bersama dalam Koalisi Buruh Besar Perjuangan Indonesia.
“Kami meminta kerja sama kepada Pemerintah Kabupaten, terutama Bupati dan perwakilan buruh dalam hal ini DPRD Kabupaten Tasikmalaya, supaya mendukung dan bekerja sama dengan baik dengan pihak buruh untuk segera merekomendasikan dukungan terhadap RUU Ketenagakerjaan yang baru yang sudah kami sepakati di Koalisi Buruh Besar Perjuangan Indonesia,” ujar Agus.
Menurut Agus, penyampaian aspirasi melalui aksi merupakan bagian dari upaya pekerja menyuarakan kepentingan dan hak-haknya secara terbuka. Ia menilai hubungan yang konstruktif antara pemerintah, pekerja, dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial serta hubungan industrial di daerah.
Ia berharap aspirasi buruh tidak berhenti pada penyampaian tuntutan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, serta organisasi pekerja.
“Kami berharap kerja sama ini berjalan dengan baik dan aman supaya kondusivitas di Kabupaten Tasikmalaya tetap terjaga. Apa yang kami lakukan ini supaya kerja sama pemerintah, buruh, dan masyarakat bisa terjalin sesuai dengan yang diharapkan semua pihak dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar,” katanya.
Aksi tersebut sekaligus menjadi ruang bagi kelompok pekerja untuk menyampaikan pandangan mengenai arah kebijakan ketenagakerjaan. Para buruh berharap pemerintah daerah dapat meneruskan aspirasi tersebut kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pembentukan maupun pengesahan regulasi di tingkat nasional.
Dengan mengedepankan penyampaian aspirasi secara tertib dan dialogis, buruh berharap perjuangan mengenai perlindungan ketenagakerjaan dapat memperoleh perhatian serius dari para pemangku kebijakan, tanpa mengesampingkan kepentingan dunia usaha maupun kondisi sosial-ekonomi masyarakat.(RY)
