Kabupaten Tasikmalaya, Walpisnusantaranews.com – Potensi zakat yang muncul dari aktivitas ekonomi di lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian Tasik Government Watch (TGW).
TGW menilai besarnya aktivitas operasional SPPG dapat menjadi salah satu sumber kontribusi sosial melalui optimalisasi zakat. Gagasan tersebut disampaikan dalam audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya, serta perwakilan Koordinator Wilayah SPPI di Ruang Rapat TKKSD/Asisten 1, Lantai 1 Setda Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (2/9/2026).
Pertemuan yang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB itu dihadiri Asisten Daerah (Asda) 1 Kabupaten Tasikmalaya, Dr. H. Rubi Azhara, S.STP., M.Si., Wakil Ketua 1 BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya H. Dadan Bardan, M.Ag., bersama jajaran, serta perwakilan Korwil SPPI, Hikmat.
Ketua Umum TGW, Teni Ramdhani, menjelaskan bahwa usulan tersebut melihat besarnya perputaran aktivitas dalam operasional SPPG. Menurutnya, kondisi tersebut dapat diarahkan menjadi bagian dari upaya memperkuat manfaat sosial bagi masyarakat.
Teni menyebut yayasan yang menaungi SPPG memiliki karakter nirlaba dan mendapatkan fasilitas tertentu dari sisi perpajakan. Karena itu, menurut dia, terdapat ruang untuk membangun kontribusi sosial melalui mekanisme zakat yang sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan.
“Dengan aktivitas operasional yang besar, kami berpandangan perlu ada kontribusi sosial yang kembali dirasakan masyarakat. Zakat menjadi salah satu instrumen yang dapat ditempuh karena memiliki landasan syariat sekaligus mekanisme pengelolaan yang jelas,” ujar Teni.
Menurut TGW, penguatan penghimpunan dan penyaluran zakat juga dapat menjadi alternatif untuk membantu pemerintah daerah menghadapi berbagai persoalan sosial. Hal tersebut dinilai relevan mengingat kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan.
“Ketika kemampuan APBD terbatas, potensi dana umat yang dikelola secara profesional dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas jangkauan program sosial,” katanya.
TGW mengusulkan agar penghimpunan maupun penyaluran zakat dari ekosistem SPPG dilakukan melalui BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Lembaga tersebut dinilai telah memiliki pengalaman dalam mengelola dan menyalurkan dana umat kepada masyarakat yang membutuhkan.
Teni berharap sinergi antara SPPG, pemerintah daerah dan BAZNAS nantinya dapat memberikan dampak terhadap upaya pengurangan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial masyarakat.
Gagasan tersebut mendapat tanggapan positif dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Asda 1 Kabupaten Tasikmalaya, Dr. H. Rubi Azhara, menyatakan pemerintah daerah akan mengkaji dan menindaklanjuti usulan tersebut melalui kebijakan daerah.
Salah satu opsi yang disiapkan yakni mendorong penerbitan Surat Edaran (SE) Bupati atau Instruksi Bupati yang dapat menjadi pedoman bagi yayasan maupun mitra SPPG dalam kaitannya dengan penyaluran zakat melalui BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.
Dari pihak BAZNAS, Wakil Ketua 1 H. Dadan Bardan bersama jajaran menyatakan kesiapan untuk mendukung proses tindak lanjut. Hal serupa disampaikan perwakilan Korwil SPPI, Hikmat, yang membuka ruang kolaborasi dalam merealisasikan gagasan tersebut.
TGW menyatakan akan terus memantau perkembangan rencana tersebut. Teni menegaskan, pihaknya berharap komitmen pemerintah daerah dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konkret.
“Kami memahami bahwa pelaksanaannya membutuhkan proses, penyesuaian, serta keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, TGW akan mengawal tindak lanjutnya dan berharap political will Pemkab Tasikmalaya dapat diwujudkan melalui kebijakan yang jelas,” pungkas Teni.(RY)
