Jakarta, Walpisnusantaranews.com – Pembahasan mengenai definisi dan pemaknaan Orang Asli Papua (OAP) menjadi salah satu agenda penting dalam pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Hal tersebut dibahas dalam forum penyamaan persepsi yang melibatkan pemangku kepentingan dari enam provinsi di wilayah Papua, Kamis (10/9/2026).
Ketua DPR Papua Barat Daya, Ortis Fernando Sagrim, S.T., M.Ak., turut menghadiri kegiatan yang digelar di Hotel Orchardz Industri, Jakarta tersebut.
Forum itu merupakan bagian dari agenda asistensi dan supervisi implementasi kewenangan khusus Papua. Pembahasan diarahkan untuk membangun pemahaman yang selaras mengenai siapa yang termasuk OAP serta bagaimana pemaknaan tersebut diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan di masing-masing provinsi.
Selain Ketua DPR Papua Barat Daya, pertemuan juga dihadiri anggota DPR Papua Barat Daya dari mekanisme pengangkatan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Turut hadir unsur pemerintah daerah, DPRP, serta Majelis Rakyat Papua (MRP) dari enam provinsi se-Wilayah Papua.
Penyamaan persepsi dinilai penting mengingat definisi OAP berkaitan erat dengan implementasi berbagai kebijakan afirmasi yang menjadi bagian dari penyelenggaraan Otsus. Kesamaan pemahaman di tingkat daerah diharapkan dapat mengurangi potensi perbedaan penafsiran ketika kebijakan tersebut diterapkan.
Pembahasan tidak hanya berorientasi pada aspek normatif dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi sosial, budaya, karakteristik masyarakat, serta kekhasan masing-masing wilayah Papua juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam memahami dan menerapkan kebijakan terkait OAP.
Kesepahaman tersebut diharapkan menjadi salah satu pijakan dalam pelaksanaan program pembangunan dan kebijakan afirmasi Otsus agar lebih tepat sasaran, sekaligus tetap memperhatikan hak serta kepentingan Orang Asli Papua.
Bagi Papua Barat Daya, isu tersebut memiliki posisi strategis karena menyangkut perlindungan hak, pemberdayaan masyarakat, serta keberpihakan terhadap masyarakat adat Papua dalam kerangka Otonomi Khusus.
Kehadiran pimpinan dan unsur DPR Papua Barat Daya dalam forum tersebut juga menunjukkan keterlibatan lembaga legislatif dalam mengawal pelaksanaan kewenangan khusus. Aspirasi dan kepentingan OAP diharapkan tetap menjadi bagian penting dalam setiap proses perumusan maupun implementasi kebijakan pembangunan di wilayah Papua.
Melalui penyamaan persepsi lintas provinsi, seluruh pemangku kepentingan diharapkan memiliki landasan pemahaman yang sama dalam menerjemahkan ketentuan mengenai OAP, sehingga pelaksanaan Otsus dapat berjalan sesuai regulasi sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat Papua.(JS)
