Kabupaten Tasikmalaya, Walpisnusantaranews.com – Suasana audiensi antara Forum Tasikmalaya Bersatu (Fortabes) dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, berubah tegang bahkan sebelum forum resmi dimulai. Salah seorang anggota Fortabes dilaporkan sempat “menghilang” dalam peristiwa yang diduga kuat sebagai bentuk penculikan oleh Pihak Eksternal. Selasa (21/04/2026)
Insiden tersebut sontak memicu kemarahan peserta audiensi. Dugaan mengarah pada keterlibatan pihak eksternal yang disebut-sebut bukan bertindak sendiri, melainkan atas suruhan oknum tertentu yang memiliki kepentingan terhadap agenda yang akan dibahas. Peristiwa ini pun menimbulkan kecurigaan serius adanya upaya sistematis untuk mengintimidasi bahkan membungkam suara kritis.
Korban akhirnya muncul dan memasuki ruang aula dalam kondisi yang memicu tanda tanya besar. Meski audiensi tetap dilanjutkan, bayang-bayang intimidasi jelas menyelimuti jalannya pertemuan. Sejumlah pihak menilai kejadian ini bukan sekadar insiden biasa, melainkan sinyal kuat bahwa ada kekuatan yang berupaya “mengamankan” kepentingan tertentu di balik proyek yang sedang disorot.
Fortabes sendiri hadir dalam audiensi tersebut untuk menyampaikan berbagai temuan terkait proyek revitalisasi tahun anggaran 2026 yang bersumber dari APBN. Ketua Fortabes, Ryan Nurfalah, secara tegas mengungkapkan adanya dugaan ketidakterbukaan dan potensi pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan proyek tersebut.
“Kami menemukan indikasi ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Selain itu, masyarakat terdampak mengaku tidak pernah mendapatkan sosialisasi yang memadai. Ini jelas bermasalah,” tegas Ryan.
Ia juga mengungkapkan bahwa upaya Fortabes untuk melakukan audiensi sebelumnya kerap terhambat. “Kami sudah beberapa kali mengirimkan surat, tetapi selalu ada saja pihak yang mencoba menghalangi. Hari ini bahkan terjadi dugaan penculikan. Ini bukan lagi sekadar hambatan administratif, ini sudah masuk ranah intimidasi serius,” tambahnya.
Situasi ini memperkuat dugaan adanya pihak-pihak yang mencoba melindungi praktik-praktik bermasalah di tubuh Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya. Bahkan, sejumlah peserta audiensi secara terbuka mempertanyakan apakah institusi tersebut berada di bawah “perlindungan” oknum tertentu sehingga kritik publik berusaha ditekan dengan cara-cara yang tidak patut.
Menanggapi berbagai sorotan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, Wandi, menyatakan akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan Fortabes. Ia berjanji akan melakukan evaluasi dan peninjauan ulang terhadap proyek revitalisasi yang menjadi polemik.
Namun demikian, publik kini menanti bukan sekadar janji, melainkan langkah konkret dan transparan. Terlebih, dugaan penculikan yang terjadi menjelang audiensi menjadi alarm keras bahwa persoalan ini tidak lagi sederhana.
Jika benar ada upaya intimidasi hingga dugaan penculikan untuk meredam kritik, maka ini bukan hanya persoalan proyek, melainkan ancaman nyata terhadap demokrasi, keterbukaan, dan hak masyarakat untuk bersuara.(Red)
