Lebih tajam lagi, Dadi mempertanyakan integritas dan keseriusan pihak terkait dalam menjalankan program yang seharusnya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Program MBG yang digadang-gadang sebagai solusi sosial justru dinilai berpotensi menjadi ancaman kesehatan publik.
“Jangan jadikan program rakyat sebagai proyek tanpa tanggung jawab. Kalau tidak ada sanksi, maka jelas ada pembiaran. Dan kalau ada pembiaran,berarti hal ini bisa jadi preseden buruk buat program MBG ke depan khusunya dikabupaten tasikmalaya” ujarnya.
Dadi Selaku Ketua TPS mendesak dilakukan investigasi terbuka dan independen, serta mengungkap secara terang siapa pihak yang bertanggung jawab atas insiden berulang ini. Mereka juga menuntut pencabutan izin operasional dapur yang terbukti lalai, bukan sekadar teguran administratif.
“Publik tidak butuh klarifikasi normatif. Publik butuh tindakan nyata. Tutup dapur yang bermasalah, beri sanksi tegas, dan evaluasi total sistem pengawasan. Jika tidak, kepercayaan masyarakat akan runtuh, dan pemerintah harus siap menanggung konsekuensinya,” pungkasnya(RY/UR)
