Kabupaten Tasikmalaya, Walpisnusantaranews.com – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat, kini tercoreng oleh temuan yang memalukan sekaligus mengkhawatirkan. Di Desa Karangmukti, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, warga justru menerima buah jeruk yang di dalamnya ditemukan ulat hidup , sebuah bukti nyata buruknya pengelolaan dan lemahnya pengawasan. Sabtu ( 18/04/2026 )
Temuan ini bukan sekadar kelalaian kecil, melainkan indikasi kuat bahwa standar kelayakan pangan dalam program MBG diabaikan secara serius. Bagaimana mungkin makanan yang didistribusikan kepada masyarakat yang notabene menyasar anak-anak dan kelompok rentan lolos tanpa pemeriksaan dasar? Ini bukan lagi soal teknis, tapi soal tanggung jawab dan integritas.
Lebih memprihatinkan, saat awak media dari Walpis Nusantara News berupaya melakukan konfirmasi, Kepala SPPG Karangmukti 1 justru menunjukkan sikap yang dinilai menghindar. Alih-alih memberikan klarifikasi terbuka, ia malah mengarahkan wartawan kepada seseorang berinisial “R” yang diduga sebagai “backingan” dapur MBG tersebut.
Fakta ini memunculkan kecurigaan serius apakah pengelolaan SPPG Karangmukti 1 benar-benar berada di bawah kendali resmi, atau justru dikendalikan oleh pihak tidak berwenang di belakang layar? Jika benar ada sosok “R” yang lebih dominan dari kepala resmi, maka ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan potensi praktik penyalahgunaan kewenangan.
Program MBG yang dibiayai dari anggaran publik tidak boleh dikelola secara sembarangan, apalagi dengan pola tertutup dan terkesan penuh “orang dalam”. Kejadian ini mencerminkan adanya sistem yang rapuh bahkan patut diduga sarat kepentingan di tubuh pelaksana program.
Pemerintah daerah, dinas terkait, hingga Badan Gizi Nasional tidak boleh diam. Kasus ini harus diusut tuntas, bukan sekadar klarifikasi normatif. Audit menyeluruh terhadap pengadaan bahan makanan, distribusi, hingga struktur pengelolaan SPPG Karangmukti 1 menjadi langkah mendesak yang tidak bisa ditawar.
Jika kasus ini hanya dianggap angin lalu, maka bukan tidak mungkin praktik serupa terjadi di tempat lain. Lebih dari itu, kepercayaan publik terhadap program pemerintah akan semakin runtuh.
Ini bukan sekadar soal jeruk berulat. Ini adalah alarm keras bahwa ada yang tidak beres dalam pengelolaan program publik di tingkat bawah. Dan jika tidak segera dibenahi, yang dirugikan bukan hanya masyarakat penerima manfaat tetapi juga kredibilitas pemerintah itu sendiri.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala SPPG Karangmukti 1 Desa Karangmukti Kecamatan Salawu belum memberikan klarifikasi resmi. Sikap bungkam tersebut justru memperkuat dugaan adanya masalah serius dalam manajemen dapur tersebut. Publik kini menunggu langkah tegas dari Satgas Kabupaten Tasikmalaya , Korwil SPPI Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan evaluasi, audit , serta memberikan sanksi apabila terbukti terjadi pelanggaran.(RY)
