Kabupaten Tasikmalaya, Walpisnusantaranews.com – Forum komunikasi antara Pemuda Pancasila Kecamatan Salawu, Forkopimcam, serta Satuan Tugas SPPI se-Kecamatan Salawu menghasilkan sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya menyangkut perizinan dapur, standar operasional, hingga pengelolaan limbah. Selasa ( 14/04/2026 )
Koordinator Kecamatan (Korcam) SPPI Salawu menyampaikan bahwa audiensi tersebut menjadi momentum untuk menjawab berbagai keraguan dan keluhan yang sebelumnya disampaikan oleh Pemuda Pancasila, terutama terkait legalitas dan operasional dapur MBG.
“Alhamdulillah, dalam audiensi ini sudah mulai ditemukan titik terang. Berbagai keraguan, khususnya terkait perizinan dapur di Kecamatan Salawu, serta keluhan dari penerima manfaat telah dibahas secara terbuka,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya telah melakukan koordinasi lintas sektor dan berkomitmen memperkuat kolaborasi guna menjaga keberlangsungan program pemerintah tersebut. Terkait perizinan, saat ini dari total 8 dapur MBG yang beroperasi di Salawu, baru 6 dapur yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sementara sisanya masih dalam proses penerbitan.
“Seluruh berkas dan persyaratan sudah kami ajukan. Saat ini tinggal menunggu proses penerbitan dari dinas terkait,” jelasnya.
Selain itu, SPPI bersama Pemuda Pancasila bersepakat untuk melakukan edukasi gizi secara berkala setiap bulan kepada para penerima manfaat, khususnya di sekolah dan posyandu sebagai upaya peningkatan kualitas program.
Sementara itu, Camat Salawu menyatakan bahwa audiensi ini merupakan tindak lanjut dari surat permohonan yang diajukan oleh PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Salawu. Pihak kecamatan, kata dia, berperan sebagai fasilitator dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan para pelaksana program.
“Sejak awal hingga akhir, audiensi berjalan kondusif dan konstruktif. Banyak masukan yang disampaikan, baik terkait perizinan, kualitas produk makanan, maupun bahan baku. Ini menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus berbenah,” ungkapnya.
Ia juga menyebutkan bahwa saat ini terdapat 8 SPPG yang telah beroperasi di wilayah Salawu, dengan cakupan pelayanan mencapai lebih dari 19.000 penerima manfaat berdasarkan data Dapodik dan B3.
Di sisi lain, Pemuda Pancasila Kecamatan Salawu menyoroti sejumlah persoalan teknis di lapangan, mulai dari ketidaksesuaian menu, pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program.
Mereka menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap hasil audiensi, termasuk memastikan implementasi komitmen yang telah disepakati.
“Kami menerima laporan dari masyarakat bahwa limbah dapur masih dibuang langsung ke selokan. Ini harus segera dibenahi karena berpotensi mencemari lingkungan,” tegas perwakilan Pemuda Pancasila.
Lebih lanjut, mereka juga menyoroti aspek legalitas lain yang dinilai belum terpenuhi secara menyeluruh, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), SLHS, hingga sertifikat halal. Dari 8 dapur yang beroperasi, disebutkan belum seluruhnya memenuhi persyaratan tersebut.
“Kami tidak ingin kejadian yang membahayakan, seperti makanan tidak layak konsumsi atau bahkan keracunan, terjadi kembali. Semua dapur harus memenuhi standar regulasi yang berlaku,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, pihaknya akan berkoordinasi dengan jajaran SPPI di tingkat kecamatan dan wilayah untuk mendorong penertiban dapur yang belum memenuhi syarat. Bahkan, tidak menutup kemungkinan adanya rekomendasi penutupan sementara atau pemberian sanksi administratif bagi dapur yang tidak patuh.
Selain itu, Pemuda Pancasila juga berencana melayangkan surat kepada pihak terkait, termasuk direktorat pemantauan dan pengawasan, guna mendorong penegakan aturan secara tegas. Mekanisme sanksi bertahap, mulai dari peringatan (SP1 hingga SP3) hingga penutupan sementara, dinilai perlu diterapkan.
Audiensi lanjutan pun direncanakan dengan melibatkan DPRD serta pihak pengawas dari tingkat wilayah, guna memastikan pengawasan langsung di lapangan terhadap dapur-dapur MBG yang masih bermasalah.
Dengan berbagai catatan tersebut, seluruh pihak berharap pelaksanaan Program MBG di Kecamatan Salawu dapat berjalan lebih optimal, akuntabel, serta memenuhi standar kesehatan dan lingkungan yang telah ditetapkan.(RY/UR)
