Kabupaten Tasikmalaya, Walpisnusantaranews.com – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tasikmalaya mulai mencuat ke publik. Sorotan tajam datang dari Ketua Forum Tasikmalaya Bersatu (FORTABES), Riyan Nurfalah, yang menilai praktik tersebut sebagai bentuk penyimpangan serius dalam pelayanan publik. Selasa (10/03/2026)
Riyan Nurfalah mengungkapkan, pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait adanya permintaan uang hingga mencapai Rp4 juta untuk proses pembuatan KTP. Padahal secara aturan, seluruh layanan administrasi kependudukan, termasuk pembuatan KTP elektronik, seharusnya tidak dipungut biaya alias gratis.
“Ini sangat memprihatinkan. Kami mendapat informasi adanya pungutan hingga jutaan rupiah hanya untuk mengurus KTP. Jika benar terjadi, ini jelas merupakan praktik pungli yang mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik,” tegas Riyan kepada wartawan.
Lebih jauh, Riyan juga menyoroti adanya dugaan keterlibatan seorang sopir milik Sekretaris Dinas Kependudukan Kabupaten Tasikmalaya yang diduga berperan sebagai calo pembuatan KTP di lingkungan kantor tersebut. Dugaan ini dinilai semakin memperburuk citra pelayanan di instansi yang seharusnya menjadi garda terdepan administrasi kependudukan.
“Informasi yang kami terima, ada oknum sopir pejabat di Disdukcapil yang diduga menjadi perantara atau calo dalam pengurusan KTP. Ini tentu sangat memalukan jika benar terjadi di dalam lingkungan kantor pemerintahan,” ujarnya.
Riyan menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, maka hal itu menunjukkan adanya sistem pelayanan yang tidak berjalan secara transparan dan berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi.
