Kabupaten Tasikmalaya, Walpisnusantaranews.com – Gelombang kritik terhadap Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kembali menguat. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Tasikmalaya menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Bupati Tasikmalaya, Aksi tersebut menjadi simbol kekecewaan kalangan akademisi terhadap berbagai persoalan daerah yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian konkret dari pemerintah. Kamis ( 04/06/2026 )
Dengan membawa spanduk, poster tuntutan, dan seruan perubahan, massa mahasiswa menyampaikan sederet persoalan yang menurut mereka menjadi pekerjaan rumah besar bagi Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya sejak memimpin daerah tersebut. Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan menarik perhatian masyarakat yang melintas di kawasan pusat pemerintahan.
Koordinator Lapangan aksi, Ijtihad Aulia, menegaskan bahwa demonstrasi yang dilakukan bukan sekadar bentuk protes tanpa dasar. Menurutnya, tuntutan yang dibawa mahasiswa lahir dari hasil kajian, diskusi akademik, serta temuan langsung di lapangan yang menunjukkan masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
“Kami hadir bukan untuk mencari sensasi. Apa yang kami sampaikan berdasarkan fakta dan realitas yang dirasakan masyarakat. Banyak persoalan yang hingga saat ini belum menunjukkan penyelesaian yang jelas,” ujar Ijtihad di sela-sela aksi.
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti sejumlah isu strategis yang dianggap mencerminkan belum optimalnya kinerja pemerintah daerah. Mulai dari ketidakjelasan kelanjutan pembangunan Lapang Kaliki yang sempat menjadi sorotan publik, rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), maraknya aktivitas tambang ilegal yang diduga merusak lingkungan, hingga ancaman pencemaran mikroplastik di aliran Sungai Ciwulan.
Tak hanya itu, sektor pendidikan dan infrastruktur juga menjadi sasaran kritik. Mahasiswa mengungkapkan keprihatinan terhadap tingginya angka putus sekolah yang disebut mencapai sekitar 4.000 peserta didik. Di sisi lain, kondisi jalan kabupaten di berbagai wilayah dinilai masih jauh dari harapan masyarakat, dengan banyak ruas mengalami kerusakan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.
“Bupati dan Wakil Bupati telah memimpin sejak 2024. Namun hingga saat ini masyarakat masih mempertanyakan capaian nyata yang benar-benar dirasakan. Banyak persoalan yang seolah berjalan di tempat dan belum menunjukkan perubahan signifikan,” tegas Ijtihad.
Kekecewaan massa semakin memuncak ketika orang nomor satu di Kabupaten Tasikmalaya tidak hadir menemui peserta aksi. Mahasiswa menilai ketidakhadiran pimpinan daerah dalam forum penyampaian aspirasi publik menjadi catatan tersendiri terkait komitmen pemerintah dalam membangun komunikasi dengan masyarakat.
Alih-alih bertemu langsung dengan Bupati atau Wakil Bupati, para demonstran hanya diterima oleh Asisten Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Asep Gunandi. Kehadiran perwakilan pemerintah tersebut belum mampu meredam desakan mahasiswa yang bersikeras ingin menyampaikan tuntutan secara langsung kepada kepala daerah.
Menanggapi tuntutan tersebut, Asep Gunandi menjelaskan bahwa berbagai persoalan yang disampaikan mahasiswa saat ini tengah dalam proses penanganan oleh pemerintah daerah. Namun ia mengakui bahwa pimpinan daerah tidak dapat hadir karena sedang menjalankan agenda kedinasan di luar kota.
“Pada prinsipnya semua aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan kami tampung dan tindak lanjuti. Berbagai persoalan yang mereka sampaikan juga sedang dalam proses penanganan oleh pemerintah daerah. Namun memang saat ini pimpinan sedang melaksanakan kegiatan di luar daerah,” kata Asep.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya memuaskan massa aksi. Bagi mahasiswa, persoalan yang mereka angkat bukanlah isu baru, melainkan masalah yang telah lama menjadi keluhan masyarakat. Mereka menilai sudah saatnya pemerintah daerah menunjukkan langkah-langkah konkret yang dapat diukur dan dirasakan langsung oleh warga.
Aksi BEM se-Tasikmalaya ini menjadi sinyal bahwa ruang kritik terhadap pemerintah daerah masih terbuka lebar. Di tengah berbagai tantangan pembangunan, mahasiswa menegaskan akan terus mengawal kebijakan pemerintah dan memastikan setiap janji politik yang pernah disampaikan kepada masyarakat tidak berhenti sebatas slogan kampanye.
Demonstrasi tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa publik menunggu lebih dari sekadar penjelasan administratif. Masyarakat membutuhkan bukti nyata berupa perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, penertiban aktivitas tambang ilegal, serta terobosan kebijakan yang mampu mengangkat kesejahteraan warga Kabupaten Tasikmalaya secara menyeluruh. Jika berbagai persoalan tersebut terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas, bukan tidak mungkin gelombang kritik yang lebih besar akan kembali menggema di pusat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya.(RY)
