Kabupaten Tasikmalaya, Walpisnusantaranews.com – Polemik terkait temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengelolaan anggaran di sejumlah Puskesmas Kabupaten Tasikmalaya mendapat perhatian dari Ketua APKESI Kabupaten Tasikmalaya, H. Yoyo. Jum’at (28/08/2026)
Dalam komunikasi dengan Redaksi Walpis Nusantara News, H. Yoyo memberikan tanggapan terkait pemberitaan mengenai temuan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di sejumlah Puskesmas. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang diketahuinya, persoalan yang ditemukan BPK bukan serta-merta berkaitan dengan dugaan kegiatan fiktif, melainkan lebih pada aspek teknis kelengkapan dokumen pertanggungjawaban.
“Yang saya tahu terkait temuan BPK bukan kegiatan fiktif, tetapi terkait teknis kelengkapan dokumen SPJ. Kegiatannya dilaksanakan, tetapi dokumentasi pendukung berupa foto kegiatan yang menggunakan time mark sebelumnya belum mengetahui bahwa foto harus menggunakan time mark,” ujar H. Yoyo.
Pernyataan tersebut sekaligus memberikan perspektif berbeda terhadap isu yang berkembang di publik. Menurutnya, perlu ada kehati-hatian dalam menyimpulkan temuan pemeriksaan agar persoalan administratif tidak langsung dikategorikan sebagai kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan.
Namun demikian, H. Yoyo menegaskan bahwa persoalan pertanggungjawaban anggaran tetap harus menjadi perhatian serius. Terlebih, anggaran yang dikelola Puskesmas bersumber dari keuangan negara dan diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan masyarakat.
Ia juga menyampaikan bahwa dirinya baru sekitar dua bulan menjabat sebagai Ketua APKESI Kabupaten Tasikmalaya. Karena itu, dirinya memilih untuk tidak memberikan penilaian terhadap kondisi sebelum masa kepemimpinannya secara terburu-buru.
“Saya kan baru menjabat dua bulan Ketua APKESI. Jadi perihal pandangan di tahun-tahun sebelumnya saya tidak bisa menanggapi, tetapi secara organisasi APKESI kami baru menyusun perencanaan, termasuk peningkatan kapasitas dan manajemen,” katanya.
Menurut H. Yoyo, APKESI akan melakukan evaluasi terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan Puskesmas, baik temuan pemeriksaan maupun masukan yang datang dari internal dan eksternal organisasi. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperbaiki tata kelola manajemen.
Lebih lanjut, ketika ditanya mengenai pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran Puskesmas, H. Yoyo menyatakan bahwa APKESI secara organisasi mendukung setiap anggaran negara agar dapat dipertanggungjawabkan.
“Sepakat kang, secara organisasi APKESI akan selalu mendorong semua Puskesmas agar semua anggaran negara harus bisa dipertanggungjawabkan, baik pelaksanaan maupun pertanggungjawaban administrasinya,” tegasnya.
Ia juga membuka kemungkinan adanya pertemuan untuk membahas persoalan tersebut secara lebih komprehensif. Namun, menurutnya, koordinasi tetap perlu dilakukan terlebih dahulu dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
“Bila perlu, perlu mangga kang. APKESI siap memfasilitasi, tetapi karena ini kami dibawah naungan Dinkes, tetap berkoordinasi dengan Pak Kadis,” ujarnya.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa APKESI tidak menutup ruang terhadap proses klarifikasi dan evaluasi. Bahkan, organisasi tersebut menyatakan siap memfasilitasi komunikasi apabila diperlukan untuk memperoleh penjelasan langsung dari pihak-pihak terkait.
Di tengah perhatian publik terhadap pengelolaan Dana BOK, keterbukaan informasi menjadi salah satu aspek penting. Masyarakat tidak hanya membutuhkan jawaban normatif, tetapi juga penjelasan mengenai bagaimana anggaran digunakan, bagaimana kegiatan dilaksanakan, serta bagaimana dokumen pertanggungjawabannya disusun.
Temuan administrasi maupun rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada prinsipnya perlu dijelaskan secara proporsional. Jika suatu kegiatan memang dilaksanakan tetapi terdapat kekurangan dalam dokumen pendukung, maka persoalan tersebut perlu dibedakan secara jelas dari dugaan kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan.
Karena itu, ruang klarifikasi dari Dinas Kesehatan, masing-masing kepala Puskesmas, serta pihak terkait menjadi penting agar pemberitaan maupun penilaian publik tidak dibangun berdasarkan asumsi.
Walpis Nusantara News akan terus mengikuti perkembangan koordinasi antara APKESI dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, termasuk apabila nantinya terdapat agenda pertemuan atau klarifikasi bersama sejumlah Puskesmas terkait persoalan tersebut.(Red)
