Kabupaten Maybrat, Walpisnusantaranews.com – Persoalan penyaluran dan pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) serta penguatan ketahanan pangan menjadi perhatian utama masyarakat Distrik Aitinyo Raya, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya.
Aspirasi tersebut disampaikan masyarakat dalam kegiatan penyerapan aspirasi yang dilaksanakan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP PBD), Demas Idie, di Distrik Aitinyo Raya, Rabu (26/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 50 peserta, terdiri dari unsur kepala distrik, kepala kampung, tokoh masyarakat, serta masyarakat setempat. Aspirasi yang dihimpun terbagi dalam dua fokus utama, yakni persoalan perencanaan, pengelolaan, penggunaan dan pengawasan Dana Otsus serta dukungan terhadap pengembangan program ketahanan pangan.
Masyarakat menyampaikan bahwa manfaat Dana Otsus dinilai belum dirasakan secara optimal selama kurang lebih empat tahun terakhir, khususnya hingga tingkat distrik dan kampung.
Kondisi tersebut mendorong masyarakat mempertanyakan berbagai hambatan yang menyebabkan program maupun bantuan yang bersumber dari Dana Otsus belum dapat dirasakan secara maksimal.
Masyarakat juga meminta agar program yang bersumber dari Dana Otsus, termasuk Program RESPEK dan berbagai bentuk bantuan lainnya, dapat kembali direalisasikan secara tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat di kampung-kampung.
Selain persoalan penyaluran, masyarakat menekankan pentingnya keterbukaan informasi mengenai besaran Dana Otsus yang diterima dari pemerintah pusat, mekanisme penyalurannya kepada pemerintah provinsi dan kabupaten, hingga realisasi penggunaannya di tingkat distrik dan kampung.
Masyarakat berharap MRP PBD dapat membawa aspirasi tersebut kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Maybrat untuk mendapatkan penjelasan sekaligus mendorong adanya langkah konkret terhadap persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat.
Selain Dana Otsus, penguatan ketahanan pangan menjadi salah satu agenda penting dalam penyerapan aspirasi tersebut.
Masyarakat Aitinyo Raya meminta dukungan pemerintah, antara lain berupa bantuan pupuk, bibit tanaman, peralatan pertanian, serta dukungan terhadap pembukaan dan pengolahan lahan pertanian.
Pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan peternakan dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Tidak hanya itu, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait pengembangan perikanan air tawar di wilayah Aitinyo Raya, khususnya di Bendungan Sritabam dan Danau Uter.
Potensi tersebut diharapkan dapat mendapat perhatian pemerintah pusat, termasuk Presiden RI dan Menteri Pertanian, sehingga dapat dikembangkan menjadi salah satu sektor ekonomi produktif bagi masyarakat setempat.
Dalam pandangan masyarakat, penguatan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga dapat membuka peluang usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah.
Melalui kegiatan tersebut, masyarakat berharap aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti sebatas forum pertemuan, tetapi dapat dikawal hingga mendapatkan tindak lanjut dari pemerintah.
MRP PBD juga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih transparan dalam pengelolaan Dana Otsus serta memastikan program yang bersumber dari dana tersebut benar-benar sesuai peruntukan dan kebutuhan masyarakat Orang Asli Papua di tingkat kampung.
Anggota MRP PBD Demas Idie menyerap langsung berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat sebagai bahan untuk ditindaklanjuti melalui lembaga maupun koordinasi dengan pemerintah terkait.
Bagi masyarakat Aitinyo Raya, transparansi Dana Otsus dan penguatan ketahanan pangan dinilai menjadi dua hal penting yang harus berjalan beriringan. Dana Otsus diharapkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sementara sektor pangan dapat menjadi fondasi bagi kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.
Aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perhatian serius pemerintah, sehingga kebijakan pembangunan di Kabupaten Maybrat benar-benar memberikan manfaat yang nyata hingga ke tingkat distrik dan kampung.(JS)
