Kabupaten Tasikmalaya, Walpisnusantaranews.com – Pelaksanaan proyek konstruksi DI Ciraweyu Desa Sukaraharja, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, menjadi sorotan publik. Berdasarkan pantauan di lokasi, pekerjaan fisik diduga berjalan tanpa memasang papan informasi proyek yang seharusnya menjadi bagian dari keterbukaan informasi kepada masyarakat. Minggu ( 05/07/2026 )
Dari dokumen LPSE yang diperoleh, proyek tersebut memiliki nilai pagu Rp185.000.000 dengan nilai kontrak hasil negosiasi sekitar Rp184.767.278,87, melalui Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya.
Namun, berdasarkan kondisi yang tampak di lapangan, belum terlihat adanya papan informasi proyek yang memuat identitas pekerjaan, nilai kontrak, sumber anggaran, waktu pelaksanaan, pelaksana pekerjaan, maupun informasi pengawasan. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi akses masyarakat untuk mengetahui secara jelas proyek yang sedang dikerjakan menggunakan uang negara.
Ketidakhadiran papan informasi proyek bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan penggunaan anggaran publik. Masyarakat sebagai pemilik hak atas informasi berhak mengetahui proyek yang dibiayai dari APBD, sehingga dapat menjalankan fungsi pengawasan secara partisipatif.
Apabila benar papan informasi belum dipasang sejak pekerjaan dimulai, kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas, hingga Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya. Pengawasan terhadap kepatuhan administrasi pelaksanaan proyek tidak boleh diabaikan hanya karena pekerjaan fisik tetap berjalan.
Lebih jauh, ketiadaan papan informasi juga dapat memunculkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana pelaksanaan proyek telah memenuhi prinsip good governance, mengingat keterbukaan merupakan salah satu indikator penting dalam pengelolaan keuangan negara.
Awak Media Walpis Nusantara News mendorong pihak pelaksana maupun dinas terkait untuk memberikan penjelasan resmi mengenai alasan belum terpasangnya papan informasi proyek apabila memang kondisi tersebut terjadi di lapangan. Klarifikasi diperlukan agar tidak berkembang berbagai asumsi maupun spekulasi di tengah masyarakat.
Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan transparansi pelaksanaan proyek pemerintah antara lain:
1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak masyarakat memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, termasuk penggunaan anggaran negara.
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menegaskan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara.
3.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, yang menekankan prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilaksanakan secara transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
4.Ketentuan teknis pada pekerjaan konstruksi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga pada praktiknya mewajibkan adanya media informasi proyek sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat.
Awak Media Walpis Nusantara News menegaskan bahwa pemberitaan ini disusun berdasarkan hasil dokumentasi lapangan dan data LPSE. Apabila terdapat penjelasan, klarifikasi, atau informasi tambahan dari pihak Dinas PUTRPRKPLH Kabupaten Tasikmalaya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maupun Pihak CV selaku pelaksana pekerjaan, awak media membuka ruang hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.(CC)
