Kabupaten Tasikmalaya, Walpisnusantaranews.com – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus memperkuat upaya perlindungan bagi masyarakat yang berencana bekerja ke luar negeri. Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Tenaga Kerja (DPMPTSPTK), langkah tersebut diwujudkan melalui penyuluhan hukum dan sosialisasi pelayanan serta perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan melibatkan aparatur pemerintahan desa. Kamis (05/11/2026)
Kegiatan bertajuk “Langkah Nyata Aparatur Desa dalam Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2026” itu digelar di Aula DPMPTSP Kabupaten Tasikmalaya, Sebanyak 18 desa mengirimkan perwakilan untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Keterlibatan aparatur desa dinilai strategis mengingat pemerintah desa merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Mereka diharapkan tidak hanya memahami mekanisme pelayanan dan perlindungan PMI, tetapi juga mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya, Heri Susanto, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya menyamakan pemahaman aparatur desa terkait prosedur penempatan dan perlindungan pekerja migran.
Menurutnya, pelaksanaan sosialisasi kali ini belum dapat menjangkau seluruh desa di Kabupaten Tasikmalaya. Keterbatasan anggaran dan kapasitas tempat menjadi sejumlah kendala sehingga kegiatan dipusatkan dengan menghadirkan perwakilan dari 18 desa.
Meski demikian, ia berharap para peserta dapat meneruskan materi yang diperoleh kepada aparatur desa lainnya maupun masyarakat, terutama menyangkut prosedur keberangkatan, keselamatan kerja, serta hak dan jaminan perlindungan bagi calon pekerja migran.
Heri menekankan, perlindungan PMI harus dimulai sejak tahap awal, termasuk proses pendataan, pemenuhan administrasi, hingga komunikasi dengan keluarga dan pemerintah desa. Persetujuan keluarga, baik dari orang tua maupun suami bagi calon pekerja migran yang telah menikah, juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam proses tersebut.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa sejak awal sangat penting agar keberadaan dan proses keberangkatan warga yang hendak bekerja ke luar negeri dapat terdata dengan baik. Dengan demikian, pemerintah memiliki informasi yang memadai apabila di kemudian hari pekerja migran mengalami persoalan.
“Jangan sampai ketika terjadi permasalahan, pemerintah desa justru tidak mengetahui masyarakatnya berangkat bekerja ke luar negeri. Karena itu, komunikasi dan pendataan sejak awal sangat penting,” ungkap Heri.
Ia juga berharap ke depan dapat dibangun pola penyebarluasan informasi yang lebih efektif dan menjangkau desa-desa dengan jarak geografis cukup jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Upaya tersebut diperlukan agar masyarakat tidak mudah terjebak informasi menyesatkan maupun tawaran pekerjaan yang tidak jelas legalitasnya.
Sementara itu, dari unsur kepolisian, Kompol Asep Muslihat, S.H., M.Si., dari Polres Tasikmalaya yang hadir sebagai narasumber memberikan pemahaman mengenai pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta aspek hukum perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Ia berharap materi yang disampaikan dapat menjadi bekal bagi kepala desa untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan edukasi kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, sosialisasi tersebut diharapkan dapat diperkuat melalui kolaborasi dengan Bhabinkamtibmas di masing-masing wilayah.
Selain pencegahan TPPO, pihak kepolisian juga mendorong penguatan program Polisi Peduli Pengangguran yang diharapkan dapat disinergikan dengan DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya.
Kolaborasi lintas sektor tersebut dinilai dapat membuka akses informasi lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekaligus mendorong proses penempatan PMI melalui jalur resmi, sehingga calon pekerja migran terhindar dari praktik perekrutan ilegal dan berbagai bentuk eksploitasi.
Melalui kegiatan ini, DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya berharap terbangun koordinasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, pemerintah desa, kepolisian, serta Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang memiliki izin resmi.
Sinergi tersebut menjadi penting agar masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri tidak hanya memperoleh akses terhadap peluang kerja, tetapi juga memahami hak-haknya, memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, serta mendapatkan perlindungan selama proses penempatan hingga masa bekerja.
Pada akhirnya, perlindungan pekerja migran tidak cukup hanya dilakukan ketika persoalan muncul. Langkah pencegahan harus dibangun sejak dari desa melalui pendataan yang tertib, edukasi yang berkelanjutan, serta koordinasi antarlembaga. Dengan begitu, kesempatan bekerja di luar negeri dapat menjadi jalan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan aspek keamanan dan perlindungan hukum.
