Kabupaten Tasikmalaya, Walpisnusantaranews.com – Persoalan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kudadepa, Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, yang sebelumnya menjadi perhatian publik terkait keluhan bau limbah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta persoalan prosedur penanganan bahan pangan, mendapat perhatian dari Pemerintah Kecamatan Sukahening. Senin (09/11/2026)
Camat Sukahening, Didin Budiana, S.IP., M.Si., menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti informasi tersebut sesuai dengan batas kewenangan pemerintah kecamatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam keterangannya kepada redaksi Walpis Nusantara News melalui pesan WhatsApp, Didin menjelaskan bahwa pemerintah kecamatan akan membangun koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) di tingkat kecamatan yang berasal dari sejumlah instansi terkait.
Sebagai langkah awal, pihaknya berencana melakukan inspeksi terhadap seluruh SPPG yang beroperasi di wilayah Kecamatan Sukahening. Langkah tersebut, menurutnya, merupakan tindak lanjut atas arahan Ketua Satgas Kabupaten.
“Segera akan melakukan inspeksi ke semua SPPG yang berada di Kecamatan Sukahening sesuai arahan Ketua Satgas Kabupaten,” demikian disampaikan Didin.
Lebih lanjut, Didin menegaskan bahwa hasil inspeksi nantinya akan disampaikan kepada Satgas Kabupaten untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan kewenangan masing-masing.
Ia juga menyebutkan pentingnya pengawasan dan pembinaan secara rutin serta berkala guna mencegah terulangnya persoalan serupa di kemudian hari.
“Supaya kejadian serupa tidak terulang, kita akan secara rutin berkala melakukan binwas. Kita sarankan SPPG untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu respons pemerintah kecamatan atas persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya menyangkut penyelenggaraan program pemenuhan gizi yang tidak hanya dituntut memenuhi standar pelayanan, tetapi juga harus memperhatikan aspek keamanan pangan, kebersihan lingkungan, serta pengelolaan limbah.
Sebelumnya, SPPG Kudadepa menjadi sorotan setelah muncul keluhan masyarakat mengenai bau yang diduga berasal dari pengelolaan limbah IPAL. Selain itu, dalam pemberitaan sebelumnya, Asisten Lapangan (Aslap) SPPG Kudadepa juga memberikan keterangan terkait pengiriman bahan pangan berupa tahu pada pengiriman kedua yang disebut langsung masuk proses pengolahan tanpa melalui pengujian organoleptik.
Kondisi tersebut memunculkan perhatian terhadap pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP), pengawasan kualitas bahan pangan, hingga kelayakan fasilitas pendukung operasional dapur.
Dengan rencana inspeksi menyeluruh terhadap seluruh SPPG di wilayah Sukahening, masyarakat kini menantikan langkah konkret pemerintah kecamatan bersama Satgas Kabupaten dan instansi teknis terkait.
Pengawasan diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif semata, melainkan juga menyentuh kondisi faktual di lapangan, mulai dari sanitasi dapur, sistem pengolahan limbah, keamanan bahan pangan, hingga kepatuhan terhadap standar operasional yang telah ditetapkan.
Transparansi hasil pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap setiap temuan juga menjadi hal penting agar pengawasan berjalan efektif serta mampu memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa pelaksanaan program pemenuhan gizi berlangsung secara aman, sehat, dan bertanggung jawab.(RY)
