Kabupaten Tasikmalaya, Walpisnusantaranews.com – Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kudadepa, Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, dengan identitas SPPG Kudadepa, Sukahening #006, menjadi sorotan menyusul munculnya sejumlah keluhan masyarakat. Persoalan tersebut mencakup dugaan bau menyengat dari limbah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga informasi mengenai dugaan pendistribusian makanan berbahan dasar tahu yang disebut dalam kondisi tidak layak konsumsi kepada penerima manfaat. Selasa (03/11/2026)
Berdasarkan identitas kelembagaan yang diperoleh redaksi, SPPG tersebut tercatat memiliki ID SPPG: IQITUUTO dan ID Mitra: YU6GXW, dengan nama yayasan penyelenggara Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq Al-Khairiyyah.
Persoalan ini tidak sekadar berkaitan dengan aspek teknis operasional dapur. Lebih jauh, kondisi tersebut menyentuh persoalan keamanan pangan, kesehatan masyarakat, pengawasan internal, hingga tanggung jawab pengelola dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menggunakan anggaran negara.
Salah seorang warga mengungkapkan, aktivitas pengolahan limbah dari dapur SPPG Kudadepa diduga menimbulkan aroma tidak sedap yang cukup menyengat dan mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.
“Baunya sangat menyengat. Hasil limbah yang dikeluarkan dari dapur SPPG tersebut sangat bau,” ungkap seorang warga kepada awak media.
Keluhan tersebut perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya, keberadaan IPAL semestinya menjadi instrumen pengendalian pencemaran sekaligus menjaga kualitas sanitasi lingkungan, bukan justru berpotensi menimbulkan gangguan bagi masyarakat di sekitarnya.
Menindaklanjuti informasi mengenai dugaan tahu tidak layak konsumsi, awak media Walpis Nusantara News melakukan konfirmasi langsung kepada Egi, selaku Asisten Lapangan (Aslap) SPPG Kudadepa.
Dalam keterangannya, Egi menjelaskan bahwa persoalan tersebut bermula dari kebutuhan bahan pangan yang belum sepenuhnya terpenuhi untuk keperluan produksi makanan. Kondisi itu menyebabkan pihak dapur melakukan pemesanan tahu sebanyak dua kali dalam satu hari.
Egi mengungkapkan, terdapat perbedaan prosedur penerimaan dan penanganan bahan baku antara pengiriman pertama dan pengiriman kedua.
Pada pengiriman pertama, tahu disebut terlebih dahulu melalui proses penyortiran dan pencucian sebelum disimpan di dalam ruangan pendingin atau chiller. Menurutnya, kondisi fisik serta suhu penyimpanan bahan baku tersebut masih terpantau sesuai prosedur operasional yang diterapkan.
Egi mengakui bahwa tahu yang tiba pada malam hari, sekitar pukul 22.00 hingga 23.00 WIB, langsung dibawa ke ruang pengolahan tanpa terlebih dahulu melalui pemeriksaan fisik maupun pengujian organoleptik oleh petugas penerimaan barang.
Padahal, pemeriksaan organoleptik merupakan salah satu tahapan penting dalam pengendalian mutu bahan pangan, antara lain melalui pengamatan warna, aroma, tekstur, dan karakteristik fisik lainnya untuk mengidentifikasi kemungkinan penurunan kualitas.
Menurut Egi, kondisi tersebut terjadi karena adanya keterbatasan waktu dalam memenuhi kebutuhan produksi makanan, sementara petugas penerimaan barang disebut telah menyelesaikan jam tugasnya.
“Untuk pengiriman pertama, tahu masih aman karena melalui proses penyortiran, pencucian, dan penyimpanan di dalam chiller. Sedangkan pengiriman kedua datang sekitar pukul 22.00 sampai 23.00 WIB dan langsung masuk ke proses pengolahan tanpa melalui pemeriksaan organoleptik,” demikian penjelasan Egi kepada awak media.
Lebih lanjut, Egi menyebutkan bahwa jumlah tahu pada pengiriman kedua diperkirakan mencapai setengah ember atau sekitar 5–7 kilogram.
Bahan baku tersebut, menurut keterangannya, diperkirakan dapat menghasilkan 200–300 potong tahu.
Egi juga menjelaskan bahwa tahu tersebut langsung dihancurkan atau dipeyek, kemudian dicampurkan ke dalam menu masakan yang diproses pada malam itu.
Pengakuan tersebut menjadi poin penting yang perlu ditindaklanjuti. Sebab, bahan pangan yang belum melalui tahapan pemeriksaan penerimaan semestinya tidak langsung dinyatakan memenuhi persyaratan keamanan untuk diolah menjadi makanan bagi penerima manfaat.
Dalam konfirmasi yang sama, Egi juga mengungkapkan bahwa koki utama tidak berada di lokasi dapur ketika peristiwa tersebut berlangsung.
Menurut penjelasannya, koki utama sedang mendampingi istrinya yang secara mendadak menjalani proses persalinan. Kondisi tersebut disebut turut memengaruhi pengawasan terhadap proses penerimaan hingga pengolahan bahan pangan.
Keterangan ini sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan sistem pengendalian internal SPPG Kudadepa, khususnya dalam mengantisipasi ketidakhadiran personel yang memiliki tanggung jawab penting dalam operasional dapur.
Sebab, dapur yang memproduksi makanan untuk ratusan penerima manfaat semestinya memiliki mekanisme pengawasan berlapis, termasuk petugas pengganti yang memahami dan mampu menjalankan seluruh prosedur keamanan pangan ketika personel utama berhalangan hadir.
Dengan demikian, tidak hadirnya seorang koki utama semestinya tidak menjadi alasan terlewatnya tahapan pemeriksaan bahan baku.
Pengelola perlu memastikan bahwa setiap bahan pangan yang diterima, baik pada pagi, siang, maupun malam hari, tetap melewati prosedur pemeriksaan kelayakan sebelum masuk ke tahap pengolahan.
Menanggapi persoalan tersebut, Egi menyampaikan bahwa pihak pengelola berencana melakukan sejumlah langkah perbaikan untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Langkah tersebut mencakup pengetatan prosedur penerimaan bahan pangan, terutama untuk pengiriman malam hari, serta rencana pengujian laboratorium guna memastikan kualitas dan keamanan bahan pangan.
Selain itu, pihak pengelola juga menyampaikan rencana evaluasi menyeluruh terhadap alur Standard Operating Procedure (SOP), termasuk mekanisme penerimaan, pemeriksaan, penyimpanan, hingga pengolahan bahan baku.
Rencana evaluasi tersebut patut diapresiasi, tetapi implementasinya harus dapat dibuktikan melalui tindakan nyata dan terukur.
Sebab, keamanan pangan bukan sekadar persoalan administrasi atau komitmen tertulis. Setiap tahapan operasional harus dijalankan secara konsisten, terlebih makanan yang diproduksi diperuntukkan bagi masyarakat dan kelompok penerima manfaat yang harus mendapatkan jaminan keamanan konsumsi.
Di tengah persoalan penerimaan bahan pangan, keluhan warga mengenai aroma menyengat dari limbah IPAL SPPG Kudadepa juga menjadi persoalan yang tidak boleh diabaikan.
Pengelolaan limbah merupakan bagian integral dari operasional dapur. Pengelola berkewajiban memastikan fasilitas pengolahan limbah berfungsi sebagaimana mestinya, proses pengolahan berjalan sesuai ketentuan, serta air limbah yang dibuang memenuhi persyaratan lingkungan.
Karena itu, diperlukan pemeriksaan langsung oleh instansi teknis yang berwenang untuk memastikan sumber munculnya bau, kondisi instalasi, sistem pengolahan, serta kualitas air limbah yang dihasilkan.
Pemeriksaan tersebut penting agar keluhan masyarakat tidak berhenti sebatas laporan, tetapi ditindaklanjuti dengan pengujian dan evaluasi berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
Badan Gizi Nasional (BGN) juga perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional SPPG Kudadepa, termasuk aspek pengawasan terhadap mitra penyelenggara, yaitu Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq Al-Khairiyyah. Evaluasi tersebut perlu mencakup penerapan standar keamanan pangan, mekanisme penerimaan bahan baku, pengawasan personel, hingga pengelolaan limbah dapur.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis pemerintah yang menyangkut kepentingan kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaannya tidak semestinya hanya diukur dari jumlah porsi yang diproduksi maupun ketepatan waktu distribusi.
Lebih dari itu, kualitas bahan pangan, kebersihan proses pengolahan, keamanan makanan, kompetensi petugas, serta pengelolaan limbah harus menjadi prioritas utama.
Pengakuan Aslap SPPG Kudadepa mengenai adanya bahan baku tahu yang langsung diproses tanpa pemeriksaan organoleptik merupakan informasi penting yang membutuhkan tindak lanjut dari pihak berwenang.
Perlu dipastikan apakah bahan baku tersebut masih memenuhi persyaratan keamanan pangan, bagaimana proses pengendalian mutunya dilakukan, serta apakah makanan yang telah diproduksi dan didistribusikan benar-benar aman untuk dikonsumsi.
Di sisi lain, keluhan warga mengenai bau limbah IPAL juga membutuhkan pembuktian melalui pemeriksaan teknis dan pengujian kualitas air limbah, sehingga dapat diketahui apakah sistem pengolahan yang tersedia telah berfungsi sesuai ketentuan.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan dapur yang beroperasi dan makanan yang dibagikan tepat waktu. Masyarakat membutuhkan jaminan bahwa setiap makanan yang diterima benar-benar memenuhi standar keamanan, layak dikonsumsi, serta tidak berpotensi membahayakan kesehatan.
Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi bangsa justru dibayangi persoalan pengawasan pangan dan pengelolaan lingkungan.
Walpis Nusantara News akan terus mengawal perkembangan persoalan ini serta mendorong Korwil Kabupaten Tasikmalaya dan instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan secara objektif, transparan, dan menyeluruh.
Sebagai bagian dari prinsip jurnalistik yang mengedepankan keberimbangan, redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab seluas-luasnya kepada pengelola SPPG Kudadepa #006, Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq Al-Khairiyyah selaku yayasan penyelenggara, Korwil Kabupaten Tasikmlaya, Korcam Sukahening, maupun instansi terkait lainnya guna memperoleh penjelasan yang utuh mengenai persoalan tersebut.(RY)
