Kabupaten Tasikmalaya, Walpisnusantaranews.com – Persoalan dugaan permasalahan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kudadepa, Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, kembali menjadi perhatian. Hingga saat ini, Kepala SPPG Dapur Kudadepa belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi kepada awak media Walpis Nusantara News meskipun telah dilakukan upaya konfirmasi terkait sejumlah persoalan yang menjadi sorotan publik. Rabu (11/11/2026)
Sikap belum adanya respons tersebut membuat sejumlah pertanyaan mengenai pengelolaan dan pelaksanaan operasional dapur SPPG Kudadepa masih belum memperoleh penjelasan langsung dari pihak yang bertanggung jawab di tingkat satuan pelayanan.
Sebelumnya, persoalan dapur SPPG Kudadepa mencuat setelah adanya keluhan masyarakat mengenai dugaan bau tidak sedap yang bersumber dari instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Selain itu, terdapat informasi mengenai proses penerimaan bahan pangan berupa tahu yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut, khususnya berkaitan dengan prosedur pemeriksaan kualitas bahan pangan sebelum diolah menjadi makanan bagi penerima manfaat.
Atas sejumlah persoalan tersebut, awak media Walpis Nusantara News telah berupaya meminta klarifikasi kepada pihak Kepala SPPG Kudadepa. Namun, hingga berita ini disusun, pesan konfirmasi yang disampaikan belum mendapatkan tanggapan.
Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan pelaksanaan tugas jurnalistik, Walpis Nusantara News menyatakan akan membawa persoalan tersebut kepada Asisten Pengawasan Badan Gizi Regional wilayah Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya.
Langkah tersebut ditempuh agar pihak pengawasan dapat melakukan penelusuran, evaluasi, serta pemeriksaan terhadap aspek operasional dapur SPPG Kudadepa sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Terutama menyangkut pengelolaan limbah, standar kebersihan lingkungan, penerimaan bahan baku, hingga penerapan prosedur keamanan pangan dalam proses penyediaan makanan bergizi.
Walpis Nusantara News memandang bahwa setiap dapur SPPG memiliki tanggung jawab besar karena berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi dan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat program. Oleh sebab itu, transparansi pengelolaan dan kepatuhan terhadap standar operasional tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif semata.
Redaksi Walpis Nusantara News menegaskan bahwa upaya pelaporan ini bukan bentuk penghakiman terhadap pihak tertentu, melainkan bagian dari upaya mendorong pengawasan dan memastikan setiap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat mendapatkan penjelasan serta tindak lanjut dari instansi berwenang.
Publik tentu berharap program pemenuhan gizi dapat berjalan sesuai tujuan, dengan mengutamakan kualitas makanan, keamanan pangan, kebersihan lingkungan, serta akuntabilitas pengelolaan.
Hingga berita ini diterbitkan, Walpis Nusantara News masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Kepala SPPG Kudadepa maupun pihak yayasan atau pengelola terkait. Apabila terdapat penjelasan, bantahan, maupun dokumen pendukung, redaksi siap memuatnya secara proporsional sesuai prinsip jurnalistik.(RY)
