Kabupaten Tasikmalaya, Walpisnusantaranews.com – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan komitmennya dalam mendukung penataan kawasan perkotaan di Kota Tasikmalaya. Salah satu langkah yang tengah didorong adalah optimalisasi lahan eks Sekretariat Daerah (Setda) milik Pemkab Tasikmalaya yang berada di kawasan strategis pusat kota. Senin (09/11/2026)
Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menegaskan bahwa rencana penataan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun sinergi antarpemerintah daerah, khususnya dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset milik pemerintah agar memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Menurut Cecep, kesepahaman mengenai kerja sama kedua daerah sebenarnya telah dibangun sejak peringatan Hari Jadi Kota Tasikmalaya tahun 2025 melalui penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU).
Melalui kesepakatan tersebut, Pemkab Tasikmalaya berupaya membuka peluang pemanfaatan aset daerah yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya untuk mendukung kebutuhan penataan ruang perkotaan.
Cecep menilai, keberadaan lahan eks Setda yang berada di pusat aktivitas masyarakat memiliki potensi besar untuk mendukung penyelesaian sejumlah persoalan perkotaan, terutama keterbatasan area parkir dan kebutuhan ruang publik.
Ia berharap aset tersebut tidak dibiarkan terbengkalai sehingga berpotensi menimbulkan persoalan baru, baik dari sisi estetika lingkungan maupun ketertiban lalu lintas.
“Prinsipnya adalah membangun kerja sama yang saling menguntungkan. Kota Tasikmalaya sedang melakukan pembenahan kawasan pusat kota dan membutuhkan dukungan ketersediaan lahan parkir. Di sisi lain, Kabupaten juga berkepentingan agar aset yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal, bukan justru terbengkalai,” ungkap Cecep.
Ia juga menjelaskan bahwa dirinya memilih untuk terlebih dahulu menghormati kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya, mengingat lokasi aset tersebut secara administratif berada di wilayah Kota Tasikmalaya.
Karena itu, Cecep menunggu penyampaian sikap resmi dari Wali Kota Tasikmalaya sebelum memberikan penegasan lebih lanjut mengenai rencana penataan kawasan tersebut kepada publik.
“Saya tentu harus menghormati wilayah administrasi Kota Tasikmalaya. Tidak elok apabila saya mendahului pernyataan Pak Wali Kota. Setelah beliau menyampaikan sikapnya, barulah kami mempertegas langkah yang akan dilakukan,” jelasnya.
Sementara itu, komunikasi antara kedua pemerintah daerah telah ditindaklanjuti melalui pembahasan di tingkat perangkat daerah. Sekitar dua pekan sebelumnya, Cecep mengaku telah menginstruksikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya untuk berkoordinasi langsung dengan jajaran BPKPD Kota Tasikmalaya.
Pembahasan tersebut diarahkan pada pemetaan aset serta identifikasi bagian lahan yang memungkinkan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan publik.
Dalam skema yang tengah dibahas, Pemkot Tasikmalaya berpeluang menggunakan sebagian aset eks Setda melalui mekanisme pinjam pakai antarpemerintah daerah atau government to government.
Namun, pemanfaatannya tetap harus mempertimbangkan kebutuhan Pemkab Tasikmalaya terhadap aset tersebut. Bagian lahan yang belum direncanakan untuk digunakan dalam waktu dekat dapat dipertimbangkan untuk dimanfaatkan oleh pemerintah kota.
“Silakan pemerintah kota mengidentifikasi bagian aset yang memang belum akan digunakan oleh kabupaten dalam jangka waktu tertentu. Kita terbuka untuk skema pinjam pakai. Tetapi, apabila ada bagian yang sudah masuk dalam rencana penggunaan Pemkab, tentu tidak bisa dialihkan pemanfaatannya,” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan dalam merealisasikan rencana tersebut, Pemkab Tasikmalaya bersama DPRD telah menyepakati alokasi anggaran dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 untuk mendukung kegiatan penataan dan perapihan kawasan eks Setda.
Selain mendorong optimalisasi aset, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memenuhi aspek tata kelola barang milik daerah. Hal ini sejalan dengan perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap efektivitas pengelolaan aset pemerintah serta tindak lanjut atas catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar aset daerah tetap terpelihara dan tidak mengalami penurunan nilai akibat tidak dimanfaatkan.
Adapun surat pemberitahuan yang belakangan diterbitkan oleh perangkat daerah teknis Pemkab Tasikmalaya merupakan bagian dari tahapan administratif sebelum pelaksanaan kegiatan penataan di lapangan.
Dengan demikian, penataan kawasan eks Setda diharapkan tidak hanya menjadi upaya pembenahan aset milik pemerintah daerah, tetapi juga mampu menghadirkan solusi konkret bagi kebutuhan ruang perkotaan di Kota Tasikmalaya.
Kolaborasi kedua pemerintah daerah tersebut diharapkan menjadi contoh sinergi lintas wilayah dalam mengelola aset publik secara efektif, tertib administrasi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(RY)
