Kabupaten Tasikmalaya, Walpisnusantaranews.com – Dugaan munculnya bau tidak sedap yang bersumber dari instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kudadepa, Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, terus menjadi perhatian publik. Persoalan tersebut kini turut mendapat respons dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup (DPUTRLH) Kabupaten Tasikmalaya. Senin (09/11/2026)
Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Bidang Lingkungan Hidup DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya, H. Farhan, menyampaikan bahwa pihaknya berencana melakukan verifikasi lapangan terhadap seluruh SPPG di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dalam waktu dekat.
“Insya Allah dalam waktu dekat akan dilakukan verifikasi lapangan untuk seluruh SPPG,” ungkap H. Farhan saat memberikan tanggapan kepada redaksi Walpis Nusantara News melalui komunikasi WhatsApp.
Secara khusus, terkait dugaan pencemaran lingkungan yang menjadi sorotan di dapur SPPG Kudadepa, H. Farhan menegaskan bahwa persoalan tersebut akan terlebih dahulu diverifikasi guna memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Dugaan pencemaran lingkungan nanti akan diverifikasi. Apabila memang terbukti nanti akan ditindaklanjuti oleh Satgas MBG Kabupaten Tasikmalaya,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian penting, mengingat keberadaan fasilitas IPAL pada operasional dapur SPPG memiliki peran strategis dalam mengelola air limbah yang dihasilkan dari aktivitas pengolahan makanan. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan, termasuk munculnya bau tidak sedap yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.
Sebelumnya, SPPG Kudadepa menjadi sorotan setelah muncul keluhan warga mengenai bau yang diduga berasal dari instalasi pengolahan air limbah. Selain persoalan tersebut, pemberitaan sebelumnya juga mengungkap pengakuan Asisten Lapangan (Aslap) SPPG Kudadepa terkait pengiriman bahan pangan berupa tahu pada pengiriman kedua yang disebut langsung masuk ke proses pengolahan tanpa melalui uji organoleptik.
Dua persoalan tersebut menjadi catatan penting dalam evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya menyangkut standar keamanan pangan, sanitasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan.
Publik kini menantikan realisasi verifikasi lapangan yang disampaikan pihak DPUTRLH. Pemeriksaan diharapkan tidak sebatas melihat keberadaan fisik IPAL, tetapi juga mencakup fungsi instalasi, proses pengolahan limbah, kondisi saluran pembuangan, hingga kesesuaian pengelolaannya dengan ketentuan lingkungan yang berlaku.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian standar atau indikasi pencemaran, langkah penanganan diharapkan dilakukan secara terukur sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Walpis Nusantara News akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan penyampaian informasi kepada masyarakat, sekaligus membuka ruang klarifikasi bagi pihak pengelola SPPG maupun instansi terkait demi memperoleh informasi yang utuh, objektif, dan berimbang.
