Kabupaten Tasikmalaya, Walpisnusantaranews.com – Persoalan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kudadepa, Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, yang sebelumnya menjadi sorotan akibat pengakuan Asisten Lapangan (Aslap) terkait penerimaan bahan baku tahu tanpa melalui pemeriksaan organoleptik serta keluhan masyarakat mengenai bau menyengat dari limbah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), mendapat perhatian dari Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Saepuloh, S.T., M.M., dari Fraksi Partai Golkar. Sabtu (07/11/2026)
Menanggapi persoalan tersebut, Asep menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Menurutnya, Satuan Tugas (Satgas) MBG tidak cukup hanya melakukan pemantauan sesekali, tetapi harus memastikan seluruh dapur penyelenggara menjalankan operasional sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku.
Ia juga menilai bahwa setiap SPPG harus menunjukkan keseriusan dalam melakukan pembenahan, baik dari aspek kepatuhan administrasi maupun teknis operasional.
“Sepakat, dan seharusnya Satgas secara konsisten terus-menerus melihat dan mengawasi jalannya operasional MBG. Dan sudah saatnya juga mengharuskan seluruh MBG taat kepada seluruh regulasi. Jika ada dapur yang sampai sekarang ini tidak bisa menunjukkan keseriusan untuk memperbaiki, baik dari sisi kepatuhan administrasi atau teknis, saya rasa sudah saatnya untuk merekomendasikan agar disuspensi,” demikian tanggapan Asep Saepuloh melalui komunikasi WhatsApp.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian di tengah munculnya berbagai keluhan masyarakat terkait pelaksanaan program MBG, khususnya mengenai standar keamanan pangan, pengawasan penerimaan bahan baku, serta pengelolaan limbah dari aktivitas dapur.
Secara khusus, ketika dimintai tanggapan mengenai masih adanya keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan dari aktivitas dapur MBG, salah satunya di SPPG Kudadepa, Sukahening, Asep menyampaikan bahwa persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi terhadap rekomendasi yang telah diberikan.
“Rekomendasi kita supaya ditinjau ulang, bahkan kalau tidak mengindahkan rekomendasi ya ditutup,” tegasnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan operasional dapur MBG tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif semata. Kepatuhan terhadap standar teknis, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan merupakan bagian penting yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara program.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, SPPG Kudadepa #006 menjadi sorotan setelah Aslap bernama Egi mengakui bahwa pengiriman bahan baku tahu kedua yang tiba sekitar pukul 22.00 hingga 23.00 WIB langsung dibawa ke ruang pengolahan tanpa terlebih dahulu melalui pemeriksaan fisik maupun pengujian organoleptik.
Padahal, pemeriksaan tersebut merupakan salah satu tahapan penting untuk memastikan kelayakan bahan pangan sebelum digunakan dalam proses produksi makanan.
Egi juga menjelaskan bahwa bahan baku tahu tersebut diperkirakan mencapai 5–7 kilogram dan langsung dihancurkan untuk dicampurkan ke dalam menu masakan.
Selain persoalan penerimaan bahan pangan, masyarakat sekitar turut menyampaikan keluhan mengenai aroma tidak sedap yang diduga berasal dari pengelolaan limbah IPAL dapur SPPG Kudadepa.
Kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius dari pengelola maupun instansi yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan. Pemeriksaan teknis diperlukan untuk memastikan apakah instalasi pengolahan limbah telah berfungsi sebagaimana mestinya serta apakah pengelolaan air limbah sudah memenuhi ketentuan lingkungan.
Dalam konteks ini, evaluasi tidak cukup hanya dilakukan melalui pemeriksaan dokumen atau laporan administratif. Pemeriksaan langsung ke lokasi, verifikasi penerapan standar operasional, serta pengujian apabila diperlukan menjadi langkah penting untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kondisi sebenarnya.
Program MBG merupakan program strategis pemerintah yang menyangkut pemenuhan gizi dan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat.
Karena itu, keberhasilan program tidak semestinya hanya diukur dari jumlah makanan yang diproduksi dan didistribusikan setiap hari. Kualitas bahan baku, kebersihan dapur, kompetensi petugas, keamanan pangan, hingga pengelolaan limbah harus menjadi indikator utama dalam evaluasi penyelenggaraan SPPG.
Sikap yang disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya tersebut diharapkan menjadi perhatian bagi Satgas MBG, Badan Gizi Nasional (BGN), serta pihak-pihak terkait agar tidak mengabaikan setiap laporan dan keluhan masyarakat.
Apabila ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan operasional, pengelola perlu diberikan pembinaan dan kewajiban melakukan perbaikan dalam batas waktu yang terukur. Namun, apabila pelanggaran tetap berulang atau pengelola tidak menunjukkan keseriusan dalam memenuhi standar yang diwajibkan, rekomendasi penghentian sementara hingga penutupan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku patut menjadi bahan evaluasi.
Masyarakat pada dasarnya mendukung keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis. Namun, dukungan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab penyelenggara dalam menjamin keamanan makanan dan menjaga lingkungan sekitar.
Jangan sampai program yang memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi generasi bangsa justru menimbulkan persoalan baru akibat lemahnya pengawasan dan ketidakpatuhan terhadap standar operasional.
Walpis Nusantara News akan terus mengawal perkembangan persoalan SPPG Kudadepa serta mendorong pihak berwenang untuk melakukan evaluasi secara objektif, transparan, dan menyeluruh.
Redaksi juga membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pengelola SPPG Kudadepa #006, Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq Al-Khairiyyah, Badan Gizi Nasional, Satgas MBG Kabupaten Tasikmalaya, serta instansi teknis terkait demi menghadirkan pemberitaan yang berimbang dan memberikan informasi utuh kepada masyarakat.(RY)
