Ferry Onim juga meminta BPK RI bersikap kooperatif dan memastikan proses pemeriksaan berjalan secara independen serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mengingatkan agar persoalan yang pernah mencoreng lembaga pemeriksa keuangan pada masa lalu tidak kembali terjadi. Menurutnya, setiap dugaan penyimpangan harus ditangani secara serius tanpa pandang bulu.
“BPK RI harus kooperatif. Jangan sampai ada lagi persoalan yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawasan keuangan negara. Kalau ada dugaan korupsi, mari kita tuntaskan melalui proses hukum yang transparan,” tegasnya.
Ferry juga menyoroti adanya keresahan masyarakat mengenai perbedaan perlakuan dalam penegakan hukum. Ia mempertanyakan mengapa masyarakat kecil yang melakukan tindak pidana dapat dengan cepat berhadapan dengan proses hukum, sementara dugaan kejahatan korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar terkadang membutuhkan waktu panjang untuk mendapatkan kepastian.
“Bagaimana rakyat kecil mau percaya kepada lembaga pengawas keuangan negara apabila penanganan perkara besar berjalan lambat? Hukum harus memberikan rasa keadilan dan berlaku bagi siapa saja,” ujarnya.
Ia menegaskan, kritik tersebut bukan ditujukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kontrol masyarakat dan dorongan agar seluruh proses hukum berjalan sesuai aturan serta berdasarkan bukti yang sah.
Di akhir pernyataannya, Ferry Onim kembali mendesak BPK RI agar segera menyelesaikan dan menyampaikan hasil pemeriksaan sesuai kewenangan kepada aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut.
“BPK RI harus kooperatif dan mempercepat hasil audit agar kerja Tipikor Polda Papua Barat Daya juga dapat berjalan lebih cepat. Masyarakat menunggu kepastian hukum. Jika memang terbukti ada kerugian negara dan tindak pidana korupsi, maka harus diproses sesuai hukum,” pungkas Ferry Onim.(JS)
