“Provinsi baru ini membutuhkan pembangunan, bukan budaya korupsi. Sebagai advokat anak Papua, saya ingin melihat masyarakat di Papua Barat Daya mendapatkan pembangunan yang nyata. Karena itu, fungsi kontrol sosial harus terus dijalankan,” kata Onim.
Ia menilai penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan pakaian DPRP PBD harus menjadi bagian dari upaya membersihkan tata kelola pemerintahan dari praktik-praktik korupsi.
Ferry Onim juga meminta Kejaksaan Tinggi Papua Barat untuk memberikan perhatian terhadap perkara tersebut dan menindaklanjuti apabila terdapat kewenangan atau perkara yang berada dalam lingkup penanganannya.
“Cukup lama prosesnya. Namun, ketika aparat penegak hukum telah mengantongi bukti-bukti yang kuat, maka segera tetapkan tersangka dan tindak lanjuti sesuai hukum. Kami berharap tidak ada pembiaran terhadap pihak-pihak yang apabila nantinya berdasarkan hasil penyidikan terbukti terlibat,” tegasnya.
Ferry Onim kembali menegaskan bahwa dorongan tersebut bukan untuk mendahului proses hukum, melainkan sebagai bentuk fungsi kontrol sosial dan dukungan terhadap aparat penegak hukum agar bekerja profesional, objektif, transparan, serta berdasarkan alat bukti.
Ia berharap penanganan perkara pengadaan pakaian DPRP PBD dapat segera memperoleh kepastian hukum dan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemberantasan korupsi di Papua Barat Daya.
“Pembangunan untuk masyarakat harus menjadi prioritas. Papua Barat Daya membutuhkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, bukan budaya korupsi,” pungkas Ferry Onim, S.H.(JS)
