Kabupaten Tasikmalaya, Walpisnusantaranews.com – Forum Tasikmalaya Bersatu (FORTABES) menyayangkan sikap Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya dalam agenda audiensi yang sebelumnya telah disampaikan secara resmi. Audiensi tersebut dijadwalkan pada Jumat, 18 September 2026 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
Agenda tersebut bukan sekadar pertemuan seremonial. FORTABES secara resmi mengajukan audiensi untuk meminta penjelasan dan klarifikasi terkait sejumlah persoalan pengelolaan anggaran kesehatan, di antaranya Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), anggaran pengadaan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), transparansi penggunaan anggaran, serta mekanisme pengawasan dan evaluasinya.
Namun, saat FORTABES datang sesuai jadwal yang telah ditentukan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya disebut tidak berada di tempat untuk menerima audiensi tersebut. Kondisi ini kemudian menuai kekecewaan dari pihak FORTABES.
Koordinator Lapangan FORTABES, Riyan Nurfalah, menyampaikan keprihatinannya atas sikap tersebut. Menurutnya, pihaknya datang dengan itikad baik dan mengikuti mekanisme yang telah ditempuh melalui surat pemberitahuan audiensi.
“Kami sangat menyayangkan. Jadwal audiensi sudah kami sampaikan secara resmi dan kami datang sesuai waktu yang telah ditentukan. Kalau memang Kepala Dinas tidak bisa hadir, seharusnya ada komunikasi atau pemberitahuan kepada kami,” ujar Riyan.
Menurut Riyan, persoalannya bukan semata-mata mengenai hadir atau tidak hadirnya seorang kepala dinas. Yang menjadi pertanyaan adalah komunikasi dan penghormatan terhadap agenda audiensi yang sebelumnya telah dijadwalkan.
“Kalau memang ada agenda lain atau berhalangan, kami bisa memahami. Tetapi jangan sampai masyarakat atau organisasi yang datang untuk menyampaikan pertanyaan dan meminta klarifikasi justru tidak mendapatkan komunikasi yang jelas,” katanya.
FORTABES menilai keterbukaan komunikasi menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, terlebih persoalan yang hendak dibahas berkaitan dengan pengelolaan anggaran publik dan pelayanan kesehatan masyarakat.
Dalam surat pemberitahuan audiensi tertanggal 15 September 2026, FORTABES secara jelas mencantumkan sejumlah pokok pembahasan, antara lain pengelolaan dan realisasi Dana BOK, proses pengadaan KIA mulai dari perencanaan hingga distribusi dan pemanfaatan, transparansi penggunaan anggaran, serta mekanisme pengawasan internal.
Karena itu, ketidakhadiran pimpinan OPD dalam agenda yang telah diberitahukan sebelumnya dinilai perlu mendapatkan penjelasan agar tidak menimbulkan berbagai persepsi di tengah masyarakat.
Riyan menegaskan bahwa FORTABES tidak datang untuk mencari keributan, melainkan ingin memperoleh klarifikasi langsung dari pihak yang memiliki kewenangan.
“Kami datang bukan untuk menghakimi siapa pun. Kami ingin bertanya, meminta penjelasan, dan memastikan bagaimana pengelolaan anggaran tersebut dilaksanakan. Kalau ada hal yang menurut kami belum jelas, tentu wajar kami meminta klarifikasi,” tegasnya.
Ia berharap Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya tidak mengabaikan agenda tersebut dan dapat membuka ruang komunikasi dengan FORTABES.
“Kami tetap menghormati institusi Dinas Kesehatan. Tetapi penghormatan juga harus dibarengi komunikasi yang baik. Kalau tidak bisa hadir, sampaikan. Jangan masyarakat sudah datang sesuai jadwal, kemudian tidak mendapatkan kepastian,” pungkas Riyan.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan langsung dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya mengenai alasan ketidakhadirannya dalam agenda audiensi tersebut. Konfirmasi dan hak jawab dari pihak Dinas Kesehatan tetap terbuka untuk melengkapi pemberitaan secara berimbang.
