- Kepada Bupati Tasikmalaya : Memerintahkan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak seluruh kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
- Kepada Inspektorat Daerah : Melakukan pemeriksaan terhadap administrasi kendaraan dinas, termasuk dugaan tunggakan PKB dan ketidaksesuaian penggunaan pelat nomor kendaraan.
- Kepada BPKPD Kabupaten Tasikmalaya : Membuka informasi agregat mengenai jumlah kendaraan dinas, status kepatuhan pajak, serta langkah penyelesaian tunggakan sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
- Kepada instansi terkait dan Samsat : Melakukan koordinasi pemeriksaan terhadap identitas, registrasi, dan status pajak kendaraan yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan.
Menutup pernyataannya, Riyan menegaskan bahwa FORTABES tidak menolak program TAXFEST Sukapura 2026. Sebaliknya, pihaknya mendukung peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Namun, menurutnya, keberhasilan program pajak tidak cukup hanya diukur dari antusiasme masyarakat membayar PBB dan PKB, tetapi juga harus diikuti dengan transparansi serta kepatuhan administrasi pemerintah sendiri.
“Jangan hanya sibuk mengajak masyarakat membayar pajak, memberikan hadiah, dan menggelar kegiatan seremonial. Pemerintah juga harus berani membuka kondisi sebenarnya mengenai kewajiban pajak kendaraan dinas. Jangan sampai Bupati Tasikmalaya terkesan menutup mata terhadap persoalan yang justru berada di lingkungan pemerintahannya sendiri,” pungkas Riyan.
FORTABES menegaskan bahwa kritik ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat. Pajak adalah kewajiban bersama, dan keteladanan pemerintah merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik.(RY)
