Kabupaten Tasikmalaya, Walpisnusantaranews.com – Persoalan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kudadepa, Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, yang sebelumnya menjadi sorotan akibat pengakuan Asisten Lapangan (Aslap) terkait penerimaan bahan baku tahu tanpa melalui pemeriksaan organoleptik, serta keluhan masyarakat mengenai aroma menyengat dari limbah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), mendapat perhatian dari Ketua Satgas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Tasikmalaya, Dr. H. Rubi Azhara, S.STP.,M.Si. Jum’at (06/11/2026)
Menanggapi informasi yang disampaikan redaksi Walpis Nusantara News, Dr. H. Rubi Azhara, S.STP.,M.Si menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan batas kewenangan yang dimiliki, sekaligus melakukan koordinasi dengan unsur Badan Gizi Nasional (BGN).
“Baik, terima kasih informasinya. Kita segera tindak lanjuti sesuai ketentuan dan kewenangan, berkoordinasi dengan unsur BGN,” demikian tanggapan Dr. H. Rubi Azahra melalui komunikasi WhatsApp kepada awak media.
Ketika dimintai penjelasan lebih lanjut mengenai sejauh mana langkah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Satgas Kabupaten terhadap pelaksanaan program MBG di tingkat kecamatan, ia kembali menegaskan bahwa langkah tersebut telah dan akan dilaksanakan sesuai kewenangan pemerintah daerah.
“Ya, kita sudah sedang dan akan melaksanakan itu sesuai kewenangan kita di Pemda,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menjadi respons penting atas berbagai persoalan yang mencuat di SPPG Kudadepa #006, khususnya menyangkut aspek keamanan pangan, pengawasan operasional dapur, serta pengelolaan limbah yang dikeluhkan masyarakat.
Sebelumnya, Aslap SPPG Kudadepa, Egi, dalam keterangannya kepada awak media mengakui bahwa pengiriman tahu kedua yang tiba sekitar pukul 22.00 hingga 23.00 WIB langsung dibawa ke ruang pengolahan tanpa terlebih dahulu melalui pemeriksaan fisik maupun pengujian organoleptik.
Padahal, pemeriksaan organoleptik merupakan salah satu tahapan pengendalian mutu bahan pangan untuk mengetahui kondisi bahan baku melalui pengamatan warna, aroma, tekstur, dan karakteristik fisik lainnya sebelum digunakan dalam proses produksi makanan.
Egi menyebutkan bahwa tahu yang diterima pada pengiriman kedua diperkirakan mencapai 5–7 kilogram dan langsung dihancurkan untuk dicampurkan ke dalam menu masakan yang diproduksi pada malam tersebut.
Pengakuan ini perlu menjadi perhatian serius, mengingat makanan yang diproduksi melalui program MBG diperuntukkan bagi masyarakat, termasuk anak-anak usia sekolah yang harus mendapatkan jaminan keamanan dan kelayakan pangan.
Di sisi lain, masyarakat sekitar juga menyampaikan keluhan mengenai aroma tidak sedap yang diduga berasal dari aktivitas pengolahan limbah IPAL SPPG Kudadepa. Kondisi tersebut memunculkan kebutuhan untuk dilakukan pemeriksaan teknis guna memastikan apakah sistem pengolahan limbah telah berfungsi sesuai standar dan ketentuan lingkungan hidup.
Dengan adanya tanggapan Ketua Satgas MBG Kabupaten Tasikmalaya tersebut, publik tentu berharap komitmen tindak lanjut tidak berhenti pada koordinasi dan penyampaian pernyataan semata, melainkan diwujudkan melalui langkah konkret di lapangan.
Setidaknya terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian dalam proses evaluasi, mulai dari prosedur penerimaan bahan baku, pemeriksaan kelayakan pangan, penyimpanan bahan makanan, pengawasan tenaga pengolah, hingga sistem pengelolaan limbah dapur.
Koordinasi dengan unsur BGN juga menjadi bagian penting untuk memastikan adanya evaluasi terhadap pengelola SPPG maupun yayasan mitra penyelenggara, sehingga setiap persoalan dapat ditangani oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan program.
Satgas MBG di tingkat daerah diharapkan dapat menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan sesuai tugas serta kewenangannya, termasuk memastikan laporan dan keluhan masyarakat diteruskan kepada instansi teknis yang berwenang.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis pemerintah yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga harus menjamin keamanan makanan, kebersihan proses produksi, serta keberlanjutan pengelolaan lingkungan di sekitar fasilitas SPPG.
Karena itu, persoalan yang terjadi di SPPG Kudadepa tidak semestinya dipandang sebagai persoalan teknis dapur semata. Diperlukan evaluasi menyeluruh agar standar operasional benar-benar diterapkan dan setiap potensi risiko terhadap kesehatan penerima manfaat maupun kenyamanan masyarakat dapat dicegah.
Masyarakat berhak memperoleh pelayanan program yang aman, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih, kepercayaan publik terhadap pelaksanaan MBG sangat bergantung pada keseriusan seluruh pihak dalam menjaga standar keamanan pangan dan transparansi pengelolaan program.
Walpis Nusantara News akan terus memantau tindak lanjut yang disampaikan Ketua Satgas MBG Kabupaten Tasikmalaya serta mendorong BGN dan instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan secara objektif dan menyeluruh terhadap SPPG Kudadepa.
Sebagai bentuk penerapan prinsip jurnalistik yang berimbang, redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Ketua Satgas MBG Kabupaten Tasikmalaya, Badan Gizi Nasional, pengelola SPPG Kudadepa #006, Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq Al-Khairiyyah, serta pihak terkait lainnya guna memperoleh penjelasan yang utuh mengenai perkembangan persoalan tersebut.(RY)
