“Ini bukan soal ingin merusak citra Dinas Dukcapil. Kami justru ingin mengingatkan bahwa ketika sebuah instansi mengambil barang dari pelaku usaha, kewajiban pembayarannya harus diselesaikan. Mereka juga sedang berusaha menghidupkan roda perekonomian,” ujar Ferry.
Ia menambahkan, apabila dalam batas waktu yang diberikan tidak terdapat penyelesaian maupun iktikad baik, pihaknya menyatakan siap mengambil langkah hukum, termasuk melaporkan persoalan tersebut kepada Polda Papua Barat Daya.
Namun demikian, rencana pelaporan tersebut masih merupakan sikap hukum dari pihak kuasa hukum dan belum dapat dimaknai sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana. Untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum, diperlukan pemeriksaan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Kuasa hukum juga menegaskan bahwa pihaknya masih membuka ruang penyelesaian secara baik sebelum menempuh langkah hukum.
Hingga berita ini ditayangkan, belum diperoleh tanggapan resmi dari Bendahara maupun Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Papua Barat Daya terkait tudingan adanya kewajiban pembayaran ATK sebesar Rp4 juta tersebut.
Walpis Nusantara News membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak Dukcapil Provinsi Papua Barat Daya maupun pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai kronologi pengambilan ATK, nilai transaksi, dokumen pendukung, serta status pembayaran yang dipersoalkan.(JS)
