Kabupaten Tasikmalaya, Walpisnusantaranews.com – Kepatuhan membayar pajak semestinya menjadi tanggung jawab seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk aparatur pemerintahan yang setiap hari mengampanyekan pentingnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, kondisi di Kabupaten Tasikmalaya justru memperlihatkan ironi yang patut mendapat perhatian serius. Senin (02/11/2026)
Di tengah gencarnya imbauan pemerintah agar masyarakat taat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), data Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Tasikmalaya mengungkap persoalan yang tidak kalah penting: sekitar 60 persen kendaraan dinas milik pemerintah daerah tercatat menunggak pajak. Bahkan, sebagian kendaraan dilaporkan belum memenuhi kewajiban pajaknya sejak 2018.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi pemerintah dalam membangun budaya kepatuhan pajak. Sebab, pemerintah bukan hanya memiliki kewenangan untuk mengimbau masyarakat, tetapi juga berkewajiban memberikan contoh nyata melalui kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
Persoalan ini semakin relevan apabila melihat tingkat kepatuhan pajak kendaraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Dari sekitar 434.000 kendaraan yang terdaftar, tingkat kepatuhan pembayaran pajak disebut baru mencapai 69 persen. Sekitar 33.000 kendaraan tercatat menunggak pajak tahunan, sementara lebih dari 71.000 kendaraan memiliki tunggakan hingga lima tahun terakhir.
Di Kecamatan Singaparna, dari sekitar 24.000 kendaraan roda dua, hanya sekitar 9.000 unit yang tercatat aktif membayar pajak.
Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, sebelumnya juga menyampaikan bahwa apabila kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat mencapai 100 persen, potensi penerimaan daerah diperkirakan mampu menembus Rp150 miliar setiap tahun.
Ketua Tim Pendataan dan Penetapan P3DW Kabupaten Tasikmalaya, Ruswandi Purnomo Kelana, menyebut kondisi tersebut sebagai persoalan serius dalam kepatuhan perpajakan. Menurutnya, kesadaran membayar pajak harus dibangun secara menyeluruh, termasuk dimulai dari lingkungan aparatur pemerintahan.
Pandangan tersebut sejalan dengan kritik yang disampaikan Ketua Dewan Pengurus Jaringan Kemandirian Nasional, Givan Alifia Muldan.
Ia menilai, ketidakpatuhan kendaraan dinas terhadap kewajiban pajak tidak semestinya dipandang sekadar persoalan administrasi. Lebih dari itu, kondisi tersebut menyangkut integritas, tanggung jawab institusi, serta keteladanan pejabat publik.
“Saya tidak habis pikir. Negara meminta rakyat disiplin membayar pajak, tetapi kendaraan dinasnya sendiri dilaporkan menunggak sejak 2018. Ini bukan semata-mata persoalan administrasi, melainkan persoalan keteladanan. Kalau pejabatnya tidak patuh, jangan berharap masyarakat sepenuhnya percaya terhadap ajakan taat pajak,” tegas Givan.
Menurutnya, sosialisasi perpajakan kepada masyarakat akan kehilangan kekuatan moral apabila tidak dibarengi pembenahan di lingkungan pemerintahan sendiri.
Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui penerimaan pajak, pemerintah memiliki sumber pendanaan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat layanan kesehatan, serta membiayai berbagai kebutuhan masyarakat.
Karena itu, imbauan agar masyarakat taat pajak merupakan hal yang wajar. Namun, kewajiban tersebut seharusnya berlaku secara setara, tanpa membedakan kedudukan sosial maupun jabatan seseorang.
Bupati Cecep Nurul Yakin sebelumnya juga menyampaikan optimisme bahwa optimalisasi penerimaan pajak dapat mendukung perbaikan infrastruktur, termasuk kondisi jalan di Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu lima tahun.
Optimisme tersebut tentu patut diapresiasi. Akan tetapi, upaya meningkatkan penerimaan daerah harus berjalan seiring dengan pembenahan kepatuhan di lingkungan pemerintah daerah.
Publik berhak mempertanyakan bagaimana pemerintah dapat membangun kesadaran masyarakat apabila sebagian kendaraan operasional milik institusi pemerintahan justru masih memiliki tunggakan pajak dalam kurun waktu panjang.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga tengah menghadapi tekanan fiskal akibat kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD), yang berdampak pada penyesuaian sejumlah belanja, termasuk pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 10 persen.
Situasi tersebut seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat efisiensi dan akuntabilitas anggaran. Penyelesaian tunggakan pajak kendaraan dinas menjadi salah satu langkah konkret yang perlu segera dilakukan.
Apabila persoalan tersebut hanya dibiarkan tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban yang jelas, kepercayaan publik terhadap konsistensi kebijakan pemerintah berpotensi semakin melemah.
Persoalan kepatuhan pajak kendaraan dinas di Tasikmalaya juga perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yakni tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Di tingkat nasional, sejumlah program dengan anggaran besar membutuhkan pengawasan yang kuat agar manfaatnya benar-benar diterima masyarakat dan tidak membuka ruang penyimpangan.
Pertama, Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Alokasi anggaran program ini meningkat dari sekitar Rp71 triliun pada 2025 menjadi Rp171 triliun pada 2026.
Besarnya anggaran tersebut harus diimbangi dengan tata kelola yang transparan, mekanisme pengadaan yang akuntabel, serta pengawasan yang efektif. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan korupsi dalam pelaksanaan program MBG, mulai dari persoalan regulasi, mekanisme penyaluran, pengawasan daerah, hingga potensi konflik kepentingan dalam pemilihan mitra penyelenggara.
Peringatan tersebut menjadi pengingat bahwa program yang memiliki tujuan sosial sangat penting sekalipun tidak boleh terbebas dari pengawasan publik.
Kedua, program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Program yang dirancang untuk memperkuat ekonomi desa ini juga membutuhkan transparansi menyeluruh, terutama terkait pengadaan barang dan jasa, penggunaan anggaran, pemilihan mitra, serta pertanggungjawaban pelaksanaan di lapangan.
Sejumlah laporan investigasi media, termasuk BBC News Indonesia bersama Klub Jurnalis Investigasi, telah mengangkat berbagai persoalan tata kelola dan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.
Temuan dan laporan itu perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah agar potensi penyalahgunaan anggaran dapat dicegah sejak awal. Setiap indikasi penyimpangan harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang independen dan sesuai ketentuan hukum.
Ketiga, kebijakan subsidi energi dalam APBN 2027 Rencana penyesuaian subsidi energi juga menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah dan DPR telah menyepakati alokasi subsidi energi sebesar Rp261,5 triliun, turun Rp11,44 triliun dari alokasi sebelumnya. Subsidi BBM dan LPG 3 kilogram dialokasikan sekitar Rp131,39 triliun, sementara kuota LPG 3 kilogram direncanakan turun dari 8,95 juta metrik ton menjadi 8 juta metrik ton.
Pemerintah menyampaikan bahwa pembenahan data penerima menjadi salah satu pertimbangan agar subsidi lebih tepat sasaran.
Namun, kebijakan tersebut harus disertai perlindungan yang memadai bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jangan sampai penyesuaian subsidi justru menambah beban pengeluaran rumah tangga yang masih menghadapi tekanan ekonomi.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Givan menegaskan bahwa pemerintah harus menempatkan prinsip keadilan sebagai landasan setiap kebijakan fiskal.
“Negara memang membutuhkan penerimaan untuk membiayai pembangunan. Namun, cara mengelola dan menarik kewajiban dari masyarakat harus dilakukan secara adil. Jangan rakyat terus diminta disiplin, sementara fasilitas negara masih menyisakan persoalan kepatuhan. Program besar harus diawasi secara serius, dan kebijakan subsidi harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Givan, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui imbauan maupun kegiatan sosialisasi. Pemerintah harus mengambil langkah konkret, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Ada lima langkah yang dinilai perlu segera menjadi perhatian.
1.Melakukan audit menyeluruh terhadap kendaraan dinas.
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya perlu melakukan inventarisasi dan audit terhadap seluruh kendaraan dinas, termasuk mengidentifikasi jumlah tunggakan, usia kendaraan, instansi pengguna, serta pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pembayaran pajaknya.
Hasil pendataan perlu disampaikan secara transparan kepada publik dengan tetap memperhatikan ketentuan perlindungan data yang berlaku. Pemerintah juga perlu menetapkan batas waktu penyelesaian tunggakan serta mekanisme evaluasi terhadap instansi yang belum menindaklanjutinya.
2.Memperkuat pengawasan program MBG dan KDMP.
Pemerintah harus memastikan seluruh tahapan pelaksanaan program berjalan berdasarkan regulasi yang jelas, mekanisme pengadaan yang transparan, serta pengawasan yang independen.
Informasi mengenai mitra pelaksana, penggunaan anggaran, kualitas layanan, dan hasil evaluasi perlu dapat diakses masyarakat sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
3.Memastikan kebijakan subsidi tidak merugikan kelompok rentan.
Setiap penyesuaian subsidi BBM maupun LPG 3 kilogram harus didasarkan pada data penerima yang akurat, mekanisme distribusi yang terukur, serta perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah juga perlu membuka informasi mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap daya beli dan biaya hidup masyarakat.
4.Menjadikan kepatuhan aset dan pajak kendaraan dinas sebagai indikator evaluasi pejabat.
Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan pengelolaan aset daerah semestinya menjadi bagian dari evaluasi kinerja pejabat yang bertanggung jawab.
Apabila ditemukan kelalaian, perlu dilakukan pemeriksaan dan penerapan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan, berdasarkan kewenangan dan hasil pemeriksaan yang sah.
5.Membuka ruang pengawasan dan pengaduan masyarakat.
Organisasi masyarakat, insan pers, serta warga harus memperoleh ruang yang memadai untuk menyampaikan laporan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Setiap pengaduan mengenai tunggakan kendaraan dinas maupun dugaan ketidaktransparanan program pemerintah harus ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan terbuka.
Pada akhirnya, persoalan pajak kendaraan dinas di Kabupaten Tasikmalaya bukan semata-mata tentang berapa banyak kendaraan yang menunggak atau berapa besar potensi penerimaan yang belum terealisasi.
Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana pemerintah membangun kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dalam menjalankan kewajiban bernegara.
Masyarakat tentu memahami bahwa pajak merupakan bagian penting dari pembiayaan pembangunan. Namun, kepatuhan tidak dapat dibangun hanya melalui spanduk, kampanye, atau imbauan yang terus disampaikan kepada publik.
Keteladanan harus dimulai dari institusi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola pemerintahan.
Pemerintah daerah perlu segera memberikan penjelasan terbuka mengenai data kendaraan dinas yang menunggak, penyebab terjadinya tunggakan, instansi yang bertanggung jawab, serta langkah penyelesaiannya.
Bupati Tasikmalaya juga diharapkan dapat memastikan bahwa persoalan tersebut tidak berhenti pada pendataan administratif, melainkan ditindaklanjuti melalui evaluasi dan penyelesaian yang terukur.
Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan pemerintah yang pandai mengajak, tetapi juga pemerintah yang mampu memberikan contoh.
Jika rakyat dituntut taat membayar pajak, pejabat dan institusi pemerintah semestinya menjadi pihak pertama yang menunjukkan kepatuhan. Sebab, keadilan tidak cukup disampaikan melalui pidato, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan.(RY)
