Kabupaten Tasikmalaya, Walpisnusantaranews.com – Aksi unjuk rasa yang digelar Forum Tasikmalaya Bersatu (FORTABES) berubah menjadi bentuk kekecewaan terbuka terhadap kepemimpinan di Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Permukiman serta Lingkungan Hidup (DPUTRPPLH) Kabupaten Tasikmalaya. Pasalnya, Kepala Dinas yang menjadi sasaran utama tuntutan massa justru tidak terlihat batang hidungnya saat demonstrasi berlangsung. Rabu ( 08/04/2026 )
Ketidakhadiran tersebut langsung memantik amarah massa. FORTABES menilai sikap itu sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab sekaligus pelecehan terhadap aspirasi publik. Dalam eskalasi aksi, massa bahkan melakukan penyegelan simbolik terhadap ruangan Kepala Dinas sebagai bentuk protes keras atas apa yang mereka sebut sebagai “kepemimpinan yang absen dan tidak responsif.”
Koordinator aksi Riyan Nurfalah menegaskan demonstrasi ini bukan tanpa dasar. Mereka membawa sejumlah dugaan serius terkait praktik “permainan proyek” di lingkungan dinas tersebut.
“Ini bukan sekadar soal Kadis yang tidak hadir. Ini soal dugaan sistem yang bobrok. Proyek-proyek diduga dimainkan, kualitas dipertanyakan, dan publik yang dirugikan,” tegas koordinator Aksi , Riyan Nurfalah
FORTABES juga menyoroti lemahnya pengawasan internal dan meminta aparat penegak hukum turun tangan untuk mengusut dugaan penyimpangan tersebut. Mereka menilai, jika benar terjadi praktik kotor dalam pengelolaan proyek, maka hal itu berpotensi merugikan keuangan daerah serta menghambat pembangunan yang seharusnya dinikmati masyarakat.
Aksi penyegelan ruangan Kadis menjadi simbol puncak ketidakpercayaan. Massa menilai, ketika pejabat publik memilih “menghilang” di saat krisis kepercayaan, maka legitimasi moralnya patut dipertanyakan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak DPUTRPPLH Kabupaten Tasikmalaya terkait ketidakhadiran Kepala Dinas maupun tudingan serius yang dilontarkan oleh FORTABES. Sikap bungkam ini justru semakin mempertebal kecurigaan publik bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan.
FORTABES menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan tidak menutup kemungkinan menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar. Mereka juga mendesak pemerintah daerah untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah tegas.
“Jika pejabat tidak mampu menjawab, maka publik berhak menuntut. Ini uang rakyat, bukan ruang gelap untuk kepentingan segelintir orang,” tutup pernyataan aksi dengan nada keras.(RJ)
