Menurutnya, beberapa kali pihaknya mendatangi ruang kerja Kabag Kesra, namun yang bersangkutan disebut tidak pernah berada di tempat. Kondisi tersebut memicu kecurigaan publik terhadap pengelolaan anggaran yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Ketika kami datang untuk meminta penjelasan secara baik-baik, Kabag Kesra selalu tidak ada di ruangan dan sulit dihubungi. Ini menimbulkan tanda tanya besar. Pejabat publik jangan alergi terhadap kritik dan pengawasan masyarakat,” ujarnya.
FORTABES pun mengultimatum Kabag Kesra Kabupaten Tasikmalaya agar segera memberikan penjelasan resmi dan terbuka kepada masyarakat terkait penggunaan anggaran hewan kurban tersebut. Riyan menegaskan, transparansi adalah kewajiban moral dan administratif yang tidak boleh diabaikan oleh setiap pejabat publik.
Ia juga mengingatkan bahwa sikap tertutup hanya akan memperkuat asumsi liar di tengah masyarakat dan mencederai semangat pemerintahan yang bersih serta akuntabel.
“Jangan sampai anggaran keagamaan yang seharusnya membawa manfaat sosial justru menjadi polemik karena lemahnya transparansi. Kami meminta Kabag Kesra segera buka data dan menjelaskan semuanya secara terbuka kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya,” pungkasnya.(RY)
