2. Memastikan seluruh kewajiban perpajakan pribadi lainnya telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mendukung upaya Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
4. Memanfaatkan batas waktu keringanan denda pajak yang diberikan pemerintah sesuai dengan ketentuan dan periode yang berlaku, sehingga masyarakat maupun aparatur yang masih memiliki kewajiban dapat segera menyelesaikan pembayaran.
Langkah tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan internal aparatur pemerintah, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola penerimaan daerah.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Bidang Pajak dan UPT Samsat juga terus mengajak masyarakat untuk tidak menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kesadaran membayar pajak secara tepat waktu diharapkan menjadi budaya bersama demi mendukung pembangunan daerah.
Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Karena itu, semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka semakin besar pula dukungan terhadap peningkatan PAD yang selanjutnya dapat menunjang berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Papua Barat Daya.
Jajaran BPPKAD Provinsi Papua Barat Daya diharapkan dapat menjadi bagian terdepan dalam memberikan contoh kepada masyarakat, baik melalui kepatuhan administrasi maupun keteladanan dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak.
Dengan adanya imbauan tersebut, seluruh staf diminta segera memastikan status pajak kendaraan dan kewajiban perpajakan pribadi masing-masing, serta memanfaatkan kesempatan keringanan denda apabila masih terdapat tunggakan sesuai ketentuan yang berlaku.(JS)
